Satpol PP DKI Tunggu Arahan KPU dan Bawaslu untuk Copot Baliho

Kepala Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) DKI Jakarta Arifin membeberkan sejumlah alasan diberlakukannya Jalan Sudirman-MH Thamrin sebagai zona merah pedagang saat Car Free Day (CFD). (Dok. Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Satpol PP DKI Jakarta menegaskan, pihaknya menunggu arahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dapat menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK).

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, KPU dan Bawaslu merupakan pihak yang berwenang dalam menentukan apakah baliho atau spanduk melanggar ketentuan.

Satpol PP Jakarta Awasi Tempat Hiburan Selama Ramadhan 2024

"Kalau penurunan itu permintaan bukan inisiatif dari Pol PP. Ketika Bawaslu menemukan ada pelanggaran pemasangan APK di tempat yang dilarang, Bawaslu di kota maupun kecamatan itu meminta bantuan dari Pol PP untuk menurunkan," kata Arifin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Arifin juga berujar, pihaknya menunggu KPU untuk menentukan titik-titik wilayah yang dilarang untuk memasang APK.

"Nanti KPU yang menetapkan dengan Keputusan KPU. Kita tunggu saja. Belum (tahu lokasinya), nanti KPU yang menentukan. Kita serahin ke penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu," ujar Arifin.

Penurunan baliho capres dan parpol saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Bali, memunculkan beragam persepsi. PDIP Bali yang mengusung capres - cawapres Ganjar - Mahfud sah-sah saja, jika pencopotan sesuai aturan. Namun, harus diterapkan kepada...

2 dari 2 halaman

Mekanisme Penurunan Baliho

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin Tinjau lokasi banjir di Kampung Pulo — Arifin meminta agar warga Kampung Pulo mengevakuasi diri masing-masing ke tempat evakuasi, salah satunya di Kecamatan Bidara Cina, Jakarta Timur. (Foto: Liputan6/ Fachrur Rozie)

Adapun mekanisme penurunan baliho itu adalah Bawaslu atau KPU meminta Satpol PP untuk mencopot APK yang ada. Berita acara permintaan itu harus ditandatangani Panitia Pengawas (Panwas).

"Jadi ketika ada permintaan dari Bawaslu untuk penurunan atribut-atribut kampanye, tentunya harus ada tanda tangan berita acara dari Panwas yang meminta untuk diturunkan. Jadi semata-mata Pol PP itu membantu tugas-tugas penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu," jelas Arifin.

Reporter: Lydia Fransisca

Sumber: Merdeka.com