Jokowi Tawarkan Demokrat Kursi Menteri, PDIP Ingatkan soal Oposisi

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat dikabarkan ditawari kursi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait kabar itu, PDIP mengingatkan posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai sikap oposisi Demokrat tersebut harus menjadi pertimbangan penting apabila partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu ditawarkan kursi menteri.

"Ya posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun opposite dengan yang ada di pemerintahan. Tentu saja itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Kecuali, kata Hasto, Partai Demokrat sudah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun faktanya, sampai saat ini sikap politik Demokrat mengambil peran sebagai oposisi pemerintahan Jokowi.

"Kecuali partai-partai tersebut menyatakan bergabung, tetapi dari pilihan sikap politik selama lima tahun terakhir, itu kan nyata-nyata memang menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ini akan menjadi suatu konsideran yang sangat penting," ujar Hasto.

Meski demikian, kata Hasto, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi mengenai reshuffle. PDIP tidak ingin menanggapi lebih jauh kocok ulang kabinet karena menjadi hak prerogatif presiden.

Hasto mengatakan, sebelum melakukan reshuffle, biasanya Jokowi akan menyampaikan kepada ketua umum partai pengusungnya.

"Khususnya PDIP. Apalagi PDIP baru saja mengusung suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," jelas Hasto.

Hasto tidak menjawab apakah sudah ada komunikasi antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal rencana reshuffle.

Tetapi, Hasto menilai, perlu ada respons cepat terhadap masalah di Kementerian Pertanian yang menterinya, Syahrul Yasin Limpo diduga sudah menjadi tersangka kasus korupsi.

"Yang penting adalah bagaimana di tengah persoalan hukum yang terjadi di Kementerian Pertanian, kepentingan petani yang sebentar lagi masuk masa tanam itu tidak boleh diabaikan," kata Hasto.

"Sekali lagi, terkait dengan reshuffle, kami sepenuhnya serahkan kepada Pak Presiden dan apakah mau dilakukan atau tidak, itu akan menentukan efektivitas pemerintahan sampai menyelesaikan tugasnya. Dan kami berharap Presiden Jokowi membangun legasi terbaik," jelas Hasto.