KPK Banding Vonis Eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Kejar Uang Pengganti Rp30 Miliar

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum banding atas vonis mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dalam kasus suap, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Hari ini (25/8), Kasatgas Penuntutan Siswhandono, telah selesai menyatakan upaya hukum banding atas putusan tingkat pertama Terdakwa Sunjaya Purwadisastra (Bupati Cirebon)," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya dikutip Minggu (27/8/2023).

Ali mengatakan, keputusan banding sudah disampaikan pihaknya melalui panitia muda tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung.

Ali menyebut, alasan utama banding untuk mengejar tuntutan kewajiban uang pengganti Rp30 miliar yang dibebankan kepada Sunjaya.

"Salah satu point alasan banding dari tim jaksa KPK terkait belum dikabulkannya tuntutan pembebanan pembayaran uang pengganti sebesar Rp30 miliar," kata Ali.

Untuk saat ini Ali menyebut pihaknya belum menerima salinan putusan lengkap vonis Sunjaya. Ali berharap Pengadilan Tipikor pada PN Bandung segera mengirimkan salinan vonis tersebut.

"Salinan putusan tersebut adalah landasan tim jaksa dalam menyusun memori banding," kata Ali.

Setelah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akhirnya dijemput paksa oleh Penyidik KPK di sebuah hotel di Jayapura. Di bawah pengawalan ketat, Eltinus langsung diterbangkan ke Jakarta.

2 dari 2 halaman

Eks Bupati Cirebon Dihukum 7 Tahun Penjara

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra Resmi Ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — Tersangka Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra kenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/10). Sunjaya ditahan KPK terkait mutasi jabatan, proyek, perizinan dan gratifikasi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Bandung menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan terhadap Sunjaya. Sunjaya terbukti menerima suap dan gratifikasi serra melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. Hanya saja, Hakim tidak mengabulkan tuntutan pembebanan uang pengganti sebesar Rp30 miliar terhadap Sunjaya.