Sukses

Megawati: Rakyat Kasihan Disuruh Bayar Pajak, Padahal Udah Gitu Ditilep

Megawati gerah melihat penegakan hukum yang belum maksimal, terutama kasus korupsi. Maka itu, dia meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK.

 

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati menilai KPK tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Megawati berbicara mengenai masalah penegakan hukum yang belum berjalan dengan baik. Karena masih ada orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat, itu persoalannya, itu persoalannya, hayo," kata Megawati ketika menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka di The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Megawati gerah melihat penegakan hukum yang belum maksimal, terutama kasus korupsi. Maka  itu, dia meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK. 

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubaran aja KPK itu pak, menurut saya nggak efektif," tegas Ketua Umum PDI Perjuangan ini.

Megawati tidak takut bicara membubarkan KPK. Karena KPK dibentuknya ketika Megawati menjadi presiden kelima RI.

"Ibu nih kalau ngomong ces pleng. lho aku sing nggaweke kok (lho saya yang bikin kok)" katanya.

Megawati mengatakan, kasian rakyat disuruh bayar pajak. Tetapi, KPK tidak bekerja secara efektif dan maksimal.

"Lalu untuk apa dia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu kalau dengerin kan merintih saya, udah gitu katanya orang pajak, 'ya ini kan harus dibayar untuk negara', gile gue bilang, padahal udah gitu ditilep, lah betul," ujar Megawati.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Megawati Minta Bubarkan KPK

 Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati mengaku kecewa sebab saat ini KPK tidak lagi efektif memberantas korupsi di Indonesia sehingga lebih baik dibubarkan saja.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif," kata Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, Selasa, 22 Agustus 2023.

Megawati mengatakan, sampai saat ini korupsi masih merajalela sementara rakyat masih hidup dalam kemiskinan. 

"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi? Akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan," singgung Megawati.

Menurut Megawati, alasan maraknya korupsi ada di ranah penegakkan hukum yang kurang memberikan efek jera.

"Persoalannya penegak hukumnya, mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya," tegas Megawati.

Megawati bercerita, dirinya pernah menangani polemik 300 ribuan kredit macet saat masih menjabat sebagai kepala negara. Kemudian, KPK sebagai lembaga antirasuah yang dibuatnya pada waktu ini seperti mempertanyakan dan dirasa tidak percaya dengan cara Megawati menangani polemik tersebut.

"Katanya mana mungkin kredit macet itu digugat, malak pengusaha-pengusaha ini, saya kira KPK sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau naruh uangnya dimana? emangnya di karung?," singgung Megawati menutup.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
    Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi

    KPK

  • Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia ke 5 periode  23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004.
    Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia ke 5 periode 23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004.

    Megawati

  • Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.

    Pajak

  • Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia ke 5 periode  23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004.
    Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia ke 5 periode 23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004.

    Megawati Soekarnoputri

  • Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

    Korupsi