KPK akan Serahkan Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Pegawainya ke Penegak Hukum Lain

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melimpahkan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas pegawainya ke aparat penegak hukum lain. Namun, sebelum diserahkan, KPK akan menyelidikinya terlebih dahulu.

"Ketika kita menyerahkan kasus itu, penanganan perkaranya ke aparat penegak hukum lain atau APH lain itu dalam tahap penyidikan," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).

"Jadi dilakukan penyelidikan dulu, nanti setelah kita menemukan bukti permulaan yang cukup, saksi, buktinya, baru kita serahkan. Jadi bukan ketika kita nemu, gelondongan baru diserahkan perkaranya," Asep menambahkan.

Asep mengatakan, sebelum penanganan kasus diserahkan ke penegak hukum lain, pihaknya ingin memastikan nilai uang yang menjadi bancakan para pegawai KPK. Sejauh ini, Asep menyebut uang yang dimakan pegawai berkisar Rp500 juta.

"Kami ingin melihat apakah benar hanya sejumlah hampir Rp500 juta atau memang bertambah. Karena itu baru pengakuan awal segitu, mohon ditunggu apakah cuma sekian atau sampai Rp1 miliar," kata Asep.

Asep menyebut, jika dalam proses penyelidikan ditemukan indikasi bancakan mencapai Rp1 miliar, maka akan ditangani sendiri oleh KPK. Dalam undang-undang, KPK hanya boleh mnegusut korupsi dengan nilai lebih dari Rp1 miliar.

"Kalah hasil penyelidikan sampai Rp1 miliar dan masuk kriteria pasal 11 yang ditangani kita, KPK, tentu akan ditangani sendiri. Kalau misalnya tidak masuk kita tentu serahkan ke aparat penegak hukum lain," kata Asep.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawainya. Kali ini pegawai LPK diduga menyelewengkan uang perjalanan dinas. Kali ini, pegawai tersebut berasal dari bagian administrasi KPK.

"Dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan bidang kerja administrasi yang dilakukan salah satu oknum pegawai KPK," ujar Sekretaris Jenderal KPK Cahaya Harafa di Gedung KPK, Selasa (27/6/2023).