Pemerintah Indonesia Kecewa Atas Sikap GAM

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia secara resmi batal mengikuti pertemuan Sidang Dewan Bersama yang akan digelar 25-26 April 2003 di Jenewa, Swiss. Alasannya, Gerakan Aceh Merdeka tak serius untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Alasan administrasi yang disampaikan GAM untuk tak hadir dalam pertemuan juga tak bisa diterima. Demikian penegasan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (24/4) malam, di Jakarta [baca: Pertemuan RI-GAM Terancam Batal].

Yudhoyono juga mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sangat kecewa dengan Henry Dunant Center (HDC) yang tak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan Sidang Dewan Bersama. Seiring dengan itu, Indonesia juga mengecam sikap tak bertanggung jawab dari pimpinan GAM yang tak mau menyelesaikan persoalan Aceh secara damai.

Untuk itu, kata Yudhoyono, pemerintah Indonesia akan segera menggelar sidang darurat untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Pemerintah juga menginstruksikan TNI/Polri untuk memelihara keamanan di Aceh dengan melindungi seluruh masyarakat.

Reporter SCTVIndiarto Priadi yang sudah berada di Jenewa melaporkan bahwa seluruh diplomat Indonesia yang sudah berada di sana sangat kecewa dan marah atas pembatalan sepihak oleh GAM. Soalnya, sejak jauh-jauh hari pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan semua hal untuk berunding dengan GAM. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sudah mengorbankan waktu, uang, dan tenaga untuk mengakhiri konflik di Tanah Rencong. Itulah sebabnya, mereka menilai GAM tak serius menyelesaikan persoalan Aceh.

Dalam laporannya, Indiarto juga menjelaskan bahwa dirinya sudah menghubungi Kantor HDC untuk menanyakan pembatalan tersebut. Ada tiga jawaban yang dia terima. Pertama, orang yang mengangkat telepon mengaku bahwa ini bukan Kantor HDC lagi, melainkan Kantor Humannitarian Dialogue Centre. Kedua, orang itu juga tak mau mengomentari rencana perundingan pemerintah RI-GAM pada 25 April. Ketiga, apakah HDC mengetahui usulan GAM untuk berunding pada 27 April? "Mereka hanya menjawab dengan kata no comment," jelas Indiarto.

Ketika dihubungi, ketua delegasi GAM Sofyan Ibrahim Tiba mengatakan, pembatalan perundingan semata-mata karena persoalan teknis. Sebab, GAM baru menerima konfirmasi dari HDC Banda Aceh pada 22 April silam. Setelah itu, baru Rabu kemarin, anggota delegasi GAM diminta mengumpulkan paspor. "Karena itu baru sekarang kami tiba di Jakarta dan diminta mengurus visa. Jadi sangat tidak mungkin pertemuan digelar Jumat besok. Perjalanan ke Jenewa saja memakan waktu 18 jam. Masa baru turun pesawat langsung berunding. Itu kan tak mungkin," kata Sofyan Ibrahim Tiba.

Sofyan mengaku tak mau menyalahkan siapa-siapa dalam peristiwa ini. Tapi, dia meminta pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pembatalan tersebut. Sebab, pemerintah Indonesia baru memberi jawaban ke HDC pada 22 April sore. "Jadi ini benar-benar masalah teknis. Tapi kita tak mau menyalahkan siapa-siapa," ujar Sofyan.

Sekretaris Menko Polkam Letnan Jenderal TNI Sudi Silalahi membantah semua ucapan Sofyan. Menurut dia, pembatalan perundingan bukan semata-mata persoalan teknis. Apalagi, pemerintah sudah mengirim surat ke HDC sejak 1 April silam. Surat itu juga sudah direspons pada 19 April 2003. "Ini bukan soal teknis saja. Kami melihatnya GAM tak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan Aceh. Apalagi, kasus seperti ini sudah berulang kali terjadi. Kami juga kecewa karena HDC tak mampu menghadirkan GAM dalam perundingan," kata Sudi Silalahi [baca: Disarankan, GAM Ditindak Jika Tak Beritikad Baik ].(ULF/Tim Liputan 6 SCTV)