Mahfud MD Tanggapi Luhut Soal KPK: Karena Belum Bisa Dicegah, Ya OTT Saja

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md setuju dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut agar tak terus-terusan memamerkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Mahfud pun ingin agar KPK tak banyak melakukan OTT.

"Ya dari satu segi ya betul dong Pak Luhut. Dari satu segi bahwa sebaiknya tidak banyak OTT, caranya apa, cegah agar tidak terjadi korupsi. Itu artinya digitalisasi yang lebih bagus di pemerintahan kan sudah bener logikanya Pak Luhut," jelas Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Namun, kata dia, OTT KPK terhadap pelaku terduga korupsi tidak bisa dilarang sebab pencegahan korupsi di Indonesia belum berjalan dengan sempurna. Mahfud menekankan OTT harus tetap dilakukan selama pencegahan korupsi di Indonesia belum baik.

"Tetapi logika konkretnya, OTT tidak bisa dilarang karena masih terjadi sebelum proses atau mekanisme pencegahan itu berjalan sempurna, kan gitu aja. Tidak ada yang bertentangan, bagus, untuk jangka panjang jangan pamer-pamer OTT kita cegah dari awal," katanya.

"Tapi sekarang karena belum bisa dicegah ya di OTT saja. Malah kalau saya lebih bagus, biar tampak bahwa negara hadir di situ," sambung Mahfud.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lagi gencar menindak koruptor melalui operasi tangkap tangan (OTT). Luhut menyebut tak adanya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.

"Kalau OTT-nya ndak ada malah lebih bagus. Berarti pencegahannya lebih baik," ujar Luhut di Gedung KPK, Selasa (18/7/2023).

Luhut setuju dengan pendekatan pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang dilakukan Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri cs. Menurut Luhut, tak ada kebanggaan dari lembaga yang giat menggelar operasi senyap.

"Memang harus ke situ (pencegahan dan pendidikan). Kita ngapain bangsa ini kita pamer-pamer OTT, OTT melulu, bangga lihat itu. OTT Rp50 juta, Rp100 juta. Kau ndak pernah cerita berapa mereka (KPK) menghemat triliunan, triliunan," kata Luhut.

Berkaitan dengan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang turun lantaran penindakan yang dilakukan KPK berkurang, Luhut tak setuju jika hal itu dikaitkan dengan kurangnya penangakapan oleh lembaga antirasuah.

"Ya itu yang menurrut saya tidak benar. Perkara penindakan turun karena sistemnya semakin bagus, tidak bisa korupsi dan tidak bisa mencuri. Kan bagus, penghematan. Pajak kita naik 47 sekian," kata Luhut.

"Ini semua kerjaan dalam pencegahan, dan itu menghemat ratusan triliun dan itu meningkatkan pajak. Itu dilihat, jangan drama-drama saja tadi ditangkap," Luhut menambahkan.