Jokowi Ancam Cabut Izin Usaha RS Yang Tolak Pasien Emergency

Gubernur DKI Jakarta Jokowi menanggapi pertanyaan dan saran terkait materi Raperda Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMD) dari fraksi-fraksi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diusung pria bernama lengkap Joko Widodo itu salah satu primadona perhatian para legislatif DKI tersebut, khususnya dari Fraksi Partai Gerindra.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra mempertanyakan kesimpangsiuran sistem pelayanan KJS dan sanksi dari penolakan rumah sakit untuk pemberlakuan KJS. Jokowi pun membantah penolakan pasien KJS di rumah sakit bukan karena rumah sakit menolak pemberlakuan KJS. Pada dasarnya penolakan rumah sakit di karenakan ketidakadaan kamar perawatan.

"Namun bila ada rumah sakit yang menolak pasien KJS atau non-KJS dalam keadaan emergency, sesuai dengan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka Pemerintah dapat memberi teguran. Bahkan mencabut izin usahanya," ujar Jokowi, Rabu (13/3/2013).

Selain itu, mantan Walikota Solo ini juga mendapatkan kritik lain dari Fraksi PPP dan PKS yang menyatakan rencana pembangunan yang disusun Jokowi belum menggambarkan DKI Jakarta dalam 5 tahun ke depan secara kualitatif. Jokowi tak sependapat.

Menurutnya, RPJMD yang disampaikan pada Rapat Paripurna 3 minggu lalu telah sesuai dengan pedoman penyusunan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

"Dalam RPJMD telah memuat gambaran kualitatif untuk 5 tahun yang akan datang beserta target kuantitatifnya.  Yaitu target, dampak, hasil, maupun berfungsinya program pembangunan yang akan dicapai," jawab Jokowi.

Namun, lanjut Jokowi, bila Fraksi PKS dan PPP masih merasa belum jelas dengan pemaparannya, pihaknya akan memperbaiki. "Kalau merasa masih perlu adanya beberapa penyempurnaan atas RPJMD dimaksud, maka eksekutif akan memperbaikinya sepanjang telah disepakati bersama," pungkas Jokowi. (Ndy)