5 Pernyataan Presiden Jokowi soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memulai kick off dari program pemulihan kepada korban pelanggaran HAM berat yang terjadi dari 12 peristiwa masa lalu di Indonesia. Peresmian dilakukan Jokowi dengan membawa seluruh jajaran kementerian terkait ke Pidie, Aceh, Selasa 27 Juni 2023.

"Hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran daring, Selasa 27 Juni 2023.

Jokowi memastikan, luka dari masa lalu harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju.

Karena itu, pada awal bulan Januari 2023, dan memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian melalui jalur non yudisial agar fokus pada pemulihan hak-hak dari para korban.

"Hari ini kita bersyukur Alhamdulillah bisa mulai direalisasikan," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku gembira kepada para korban pelanggaran HAM masa lalu yang kembali menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Dia pun menyambut mereka yang mempunyai keinginan sama.

"Jika ingin kembali jadi WNI saya gembira, dan kita semua segera gembira untuk menunjukkan bahwa memang negara ini melindungi warganya, silakan kembali," kata dia.

Lalu Jokowi menjelaskan, pemerintah memutuskan untuk menempuh penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban.

Menurut Jokowi, hal itu adalah sebuah ikhtiar semata demi memulihkan luka bangsa yang terjadi di masa lalu.

"Sebuah ikhtiar untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban," kata dia.

Jokowi mengaku bersyukur, program pemulihan tersebut dapat mulai direalisasikan dan diawali dari Rumah Geudong di Kabupaten Pidie, Aceh.

"Dari sini saya meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Tanah Air," tegas Jokowi.

Jokowi memastikan, penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia telah melalui proses yang lama dan sangat panjang.

Jokowi memastikan, langkah yudisial bagi pelanggar HAM berat di masa lalu tetap dilakukan. Menurut dia, hal itu dapat berjalan seiring dengan pemulihan hak korban melalui jalur non-yudisial.

"Saya kira dua duanya bisa berjalan, tapi kita ingin yang non yudisial dulu yang bergerak," kata dia.

Jokowi menambahkan, langkah yudisial akan ditempuh saat terdapat bukti kuat. Prosesnya dengan melibatkan Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, termasuk Komnas HAM.

"Langkah yudisial itu apabila bukti buktinya kuat, Komnas HAM menyampaikan ke Kejagung, kemudian ada persetujuan dari DPR nanti bisa berjalan," ucap dia.

Jokowi menegaskan, Indonesia adalah negara besar. Maka banyak juga peristiwa yang terjadi, baik dan buruknya. Terlebih pernah terjadi pelanggaran HAM masa lalu.

"Saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah seperti itu, dan sebab itu tadi pemerintah memiliki niat yang tulus untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di negara kita Indonesia," yakin Jokowi.

Dia mengucapkan terima kasih kepada para korban atau ahli waris korban atas kebesaran hati mereka, sebab telah sudi menerima upaya dari pemerintah untuk mengembalikan hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai WNI namun terhalang akibat terjadi pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Setelah melalui penantian yang sangat panjang saya yakin tidak ada proses yang sia-sia, semoga ini menjadi awal dari proses yang baik, ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada," doa Jokowi.

Jokowi juga berharap, awal mula hari ini yang dilakukan di Pidie, Aceh juga dapat mengawali terbangunnya kehidupan yang adil damai dan sejahtera di atas pondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan.

"Rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini secara resmi saya luncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non Yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia," Jokowi menandasi.

Sebagai informasi, terdapat 12 peristiwa yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu, Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 Peristiwa Talangsari, Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 hingga Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999.

Kemudian, termasuk juga Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999, Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena, Papua 2003 dan terakhir Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

(Miranda Pratiwi)