Kasus Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, Polisi Akan Panggil Thomas Djamaluddin

Dalam unggahan awal, Thomas Djamaluddin menyindir yang disambut komentar dari seseorang bernama Aflahal Mufadilah.

Dalam komentarnya, Thomas menilai Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah karena tidak mengikuti ketetapan pemerintah terkait Lebaran 2023.

"Eh, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas," tulis Thomas.

Komentar Thomas ternyata direspons oleh AP Hasanuddin dengan nada ancaman. Kalimat yang dituliskan Andi Pangerang Hasanuddin adalah;

"Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Andi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan penelitinya, Andi Pangerang (AP) Hasanuddin melanggar kode etik. Hal ini merupakan buntut dari komentar peneliti BRIN itu yang dinilai meresahkan masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah yang dianggap bernada ancaman.

"Hasil sidang menyatakan bahwa APH melanggar kode etik ASN, dan selanjutnya akan dilakukan sidang penentuan hukuman disiplin," kata Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN, Ratih Retno Wulandari dalam keterangannya, Kamis (27/4/2023).

Penyelenggaraan sidang penentuan hukuman kepada AP Hasanuddin ini sesuai dengan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang petunjuk Pelaksanaan PP 94 tahun 2021.

Pada aturan itu disebutkan, bentuk hukuman akan ditentukan dalam sidang hukuman disiplin yang akan dilaksanakan minimal 7 hari setelah hasil Sidang Majelis Kode Etika dan Kode Perilaku ASN.

"Paling cepat Sidang Hukuman Disiplin APH dilakukan pada Selasa, 9 Mei 2023," ujar Ratih.

Dia menjelaskan, dalam sidang etik yang digelar Majelis Kode Etika dan Kode Perilaku ASN, BRIN meminta klarifikasi dan pembinaan terhadap AP Hasanuddin.

"Sebanyak lima orang, hari ini telah melakukan sidang dugaan pelanggaran kode etika dan kode perilaku ASN pegawai dengan inisal APH," tutur Ratih.

Ratih menyebut, sebanyak 38 pertanyaan telah disampaikan kepada Andi Pangerang Hasanuddin dan dijawab relatif lancar tanpa tekanan. Proses klarifikasi data dan informasi, berjalan sampai dengan sidang Majelis Kode Etika dilakukan mulai pukul 09.00-15.15 WIB.

"Selama proses sidang, yang bersangkutan menyatakan berkali-kali menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk lebih menahan diri dan mengembangkan toleransi dalam berkomentar di media sosial," terang Ratih.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan bahwa AP Hasanuddin adalah ASN sehingga BRIN berkomitmen menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

"Setiap ASN dituntut untuk bertingkah laku sesuai kode etik dan kode perilaku ASN, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kami berkomitmen untuk menegakkan hal tersebut di lingkungan BRIN," tegas Tri.

Dia berharap, hal ini menjadi pembelajaran bagi setiap ASN agar hal serupa tidak terulang kembali di masa depan oleh siapa pun dan kepada siapa pun.

"Meski yang bersangkutan sudah menyesali perbuatannya, kami tetap memproses sesuai aturan yang berlaku. Setiap periset diberi kebebasan berpendapat secara akademis, namun ada kode etik yang tetap harus dipatuhi," ujar Tri Handoko.