Kasus Penipuan Jemaah Umrah, Bamsoet: Cabut Izin Operasional PT Naila Safaah Wisata Mandiri

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo angkat suara soal kasus penipuan jemaah umrah oleh biro travel PT Naila Safaah Wisata Mandiri. Menurut pria karib disapa Bamsoet ini, aparat penegak hukum dalam hal ini ditangani Polda Metro Jaya dan pemerintah yaitu Kementerian Agama harus memetakan berapa banyak total jemaah yang tertipu.

“Saya meminta Kementerian Agama menginvestigasi secara mendalam bekerja sama dengan kepolisian dalam menghimpun atau mengupdate jumlah jemaah umrah yang menjadi korban dari pihak travel. Pasalnya, data yang dihimpun tersebut hanya bersifat sementara sehingga diprediksi korban penipuan akan terus bertambah,” tulis Bamsoet dalam keterangan pers diterima, Kamis (30/3/2023).

Bamsoet mencatat, berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh Polda Metro Jaya dalam proses penyelidikan, korban penipuan agen travel umrah PT Naila Safaah Wisata Mandiri lebih dari 500 jamaah dari 13 laporan yang masuk. 

“Saya juga minta aparat penegak hukum agar menindak tegas oknum agen travel tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku, disamping mendorong Kemenag untuk segera mencabut izin operasional seluruh kantor agen travel umrah milik PT Naila Safaah Wisata Mandiri,” tegas Bamsoet.

Bamsoet mendorong, kasus ini agar segera dicarikan solusi terbaik bagi korban-korban penipuan pihak travel. Selain itu, kepada PT Naila Safaah Wisata Mandiri, Bamsoet meminta untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

“Meminta komitmen pemerintah untuk melakukan upaya atau langkah riil dalam mencegah kembali adanya korban penipuan agen travel umrah yang 'nakal' salah satunya dengan mengecek ulang perizinan dan legalitas dari seluruh agen-agen travel haji maupun umrah,” tegas dia.

Demi melindungi nasib jemaah, Bamsoet menyarankan agar pemerintah terus mengingatkan jamaah agar secara cermat dan selektif dalam memilih agen travel umrah maupun haji.

“Jadi terlebih dahulu memastikan travel yang dipilih benar terdaftar di Kementerian Agama sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK),” dia menutup.