Tak Kunjung Huni Kampung Susun Bayam, Warga Gusuran JIS Layangkan Keberatan

Liputan6.com, Jakarta - Warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) melayangkan keberatan administratif kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beserta PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Diketahui, sebanyak 75 warga terdampak gusuran JIS hingga kini belum kunjung bisa menghuni Kampung Susun Bayam (KSB). Pemprov DKI tak juga memberikan hak unit dan pengelolaan KSB seperti yang telah dijanjikan sebelumnya.

Pantauan Liputan6.com, warga KSB mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada pukul 10.30 WIB, Senin (20/2/2023). Mereka menggelar aksi di depan Balai Kota dengan membentangkan spanduk berukuran besar dan atribut berisi kalimat penolakan.

"Harapan untuk menghuni Kampung Susun Bayam belum juga terpenuhi," demikian bunyi tulisan tersebut.

"Kami ingin segera menempati Rusun Kampung Bayam KSB JIS mana janjimu," tulisnya.

Keberatan administratif diberikan oleh pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Jihan Fauziah Hamdi kepada Staf Gubernur Penerimaan Surat Sumadijo.

Menurut Jihan Pemprov DKI Jakarta telah melanggar hak atas tempat tinggal yang layak, peraturan perundang-undangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terhadap warga Kampung Bayam.

Selain AAUPB, tindakan Pemprov DKI Jakarta dan JakPro juga dianggap telah melanggar hukum yaitu menyalahi Keputusan Gubernur (Kepgub) 878 tahun 2018, Kepgub 979 tahun 2022 dan Pergub 90 tahun 2018.

Pemprov DKI Jakarta juga dinilai melanggar hak asasi manusia. Dimana pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 40 UU HAM jo. Pasal 11 ayat (1) UU 11 tahun 2005.