KY Akui Proses Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal, Apa Penyebabnya?

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) mengamini jika proses seleksi calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) tidak ideal. Hal ini sebagaimana hasil pemantauan dan masukan beberapa pihak kepada KY.

"Pada prinsipnya, teman-teman organisasi masyarakat sipil mengkritik soal pemahaman dan kompetensi calon. KY berpandangan yang sama bahwa seleksi terhadap calon hakim ad hoc HAM di MA tidak berada dalam kondisi ideal," kata Juru Bicara KY Miko Ginting dalam keterangannya, Senin (6/2/2023).

Miko menjabarkan penyebab tidak idealnya proses seleksi pertama, disebabkan pendaftar yang terbatas sekalipun penjaringan sudah dilakukan semaksimal mungkin. Dari awal 4 calon, usai dibuka KY menjadi 15 pendaftar yang baru.

Setelah itu dari hasil seleksi administrasi, tersisa 13 pendaftar dan 3 calon yang mengundurkan diri. Kemudian dari 10 calon saat seleksi kualitas hanya 6 calon yang dinyatakan lulus ke tahap seleksi kesehatan, kepribadian, dan penelusuran rekam jejak.

Selanjutnya, hanya 5 calon yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap wawancara.

Sementara di sisi lain, KY ternyata memilik tantangan lain atas batasan jangka waktu pelaksanaan seleksi menurut undang-undang, yaitu maksimal 6 bulan. Terlebih pengajuan Kasasi oleh Kejaksaan terhadap putusan tingkat pertama perkara Paniai yang diputus bebas dari tuntutan.

"Oleh karena itu, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban, tidak ada pilihan selain menyediakan hakim pada tingkat Kasasi melalui seleksi oleh KY," jelasnya.

"KY dalam seleksi ini tetap menerapkan mekanisme dan standard seleksi sebagaimana layaknya seleksi calon hakim agung, terutama pada aspek integritas," tambah dia.