Entaskan Stunting, Pemprov DKI dan Menkes RI Sepakat Sinkronisasi Data By Name By Adress

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menyamakan data untuk menyelesaikan persoalan stunting di Ibu Kota. Pasalnya, data stunting antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan Pemerintah Pusat belum sinkron berdasarkan nama dan alamat (by name by address).

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ditemui usai Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, Rabu (01/02/2023).

"Membahas terkait dengan secepat mungkin menyelesaikan stunting yang pertama adalah sinkronisasi data," kata Heru.

Heru menjelaskan bahwa data yang sudah ada di Pemprov DKI dan Menkes RI akan dikombinasikan lebih kurang selama dua hari ke depan.

"Data kami sudah punya, Pak Menteri sudah punya tinggal dikombinasikan saja mungkin 1-2 hari nanti Pak Menteri bisa menyampaikan," ungkap Heru.

Pada Kesempatan yang sama, Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa selama ini data stunting diambil dari data survei status gizi Indonesia. Menurut Budi, berdasarkan data itu status stunting di DKI Jakarta saat ini 14,8 persen.

"Jadi memang data stunting itu sejak beberapa tahun ke belakang memakai data survei status gizi Indonesia. Dulu biasa dilakukan tiga tahun sekali, sekarang kita lakukan setahun sekali supaya bisa kelihatan," kata Budi.

Data itu, lanjut Budi sudah dekat dengan target nasional yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). DKI Jakarta, ujar dia berada di provinsi dua terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kendati demikian, data itu belum seutuhnya berdasarkan nama dan alamat.

"Sekarang nomor 2, data survei status gizi Indonesia ini survei, jadi ada statistiknya, ada asumsinya. Dia belum benar-benar by name by address," jelas dia.