KPK Tegaskan Tak Ada Kepentingan Lain dalam Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada kepentingan lain dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Kami tegaskan, KPK tidak ada kepentingan lain selain murni penegakan hukum sebagai tindak lanjut laporan masyarakat," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (19/9/2022).

Ali memastikan, sebelum menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka, tim lembaga antirasuah telah lebih dahulu menemukan alat bukti yang cukup terkait perbuatan pidana yang dilakukan politikus Partai Demokrat itu.

"Alat bukti dimaksud bisa diperoleh dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, ataupun petunjuk lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana," kata Ali.

Ali menyebut, pihak lembaga antirasuah juga sudah berupaya memeriksa Lukas, namun sayang Lukas tak memanfaatkan pemanggilan itu untuk memberikan keterangan. Padahal, pemeriksaan Lukas dilakukan di Mako Brimob Papua.

Lukas dijadwalkan diperiksa di Mako Brimob Papua pada 7 September 2022 dan 12 September 2022.

"Pemeriksaan di Papua tersebut dimaksudkan untuk memudahkan yang bersangkutan memenuhi panggilan ini. Namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya," kata Ali.

Ali berharap baik Lukas maupun saksi lain yang dijadwalkan diperiksa kooperatif terhadap proses hukum. Tindakan kooperatif para tersangka dan saksi akan memudahkan tim penyidik dalam mengusut kasus ini.

"Sehingga proses penanganan perkara bisa berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait. Para pihak tentunya juga diberikan hak-hak sesuai konstitusi untuk memperoleh pembelaan hukum pada proses pemeriksaan maupun peradilan," kata Ali.