Marak Demo Tolak Harga BBM Naik, Emrus Sihombing: Lebih Cenderung Politis

Liputan6.com, Jakarta - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai unjuk rasa menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lebih bernuansa politis pragmatis. Meski demikian, sah-sah saja masyarakat berunjuk rasa karena itu hak semua orang dalam negara demokrasi.

"Lebih cenderung politis dari pada non politik. Sederhana saja melihatnya, kan banyak masyarakat yang kesejahteraan belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu? Maka menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis," kata Emrus, Senin (12/9/2022).

Emrus menegaskan, kalau unjuk rasa berbasis kepentingan masyarakat luas, semua kebijakan yang tidak berpihak direspons dengan unjuk rasa sebagai bentuk protes. Menurut Emrus, kenyataannya tidak demikian.

Dia mengatakan, di Jakarta masih banyak masalah. Macet semakin menjadi-jadi, tercemarnya air tanah, sungai kotor.

"Gubernur DKI sudah mau lima tahun, masih banyak masalah. Apakah didemo? Maka saya bilang ini lebih politis," tegas Emrus.

Menurut Emrus, perwakilan demostran dan pemerintah bisa saja audiensi. Perwakilan demonstran menyampaikan aspirasi. Pemerintah menjelaskan tujuan kebijakan. Tapi, kedua belah pihak harus tulus.

"Demonstran tulus menyampaikan dan pemerintah tulus memberikan respons. Tapi kalau ada agenda lain di balik itu, akan sulit dipertemukan," kata Emrus.

Sedangkan Analis Utama Ekonomi Politik Lab45 Reyhan Noor mengatakan unjuk rasa sah-sah saja, terlepas dari afiliasi apa pun yang menyelenggarakan. Dengan catatan substansi yang diangkat masih relevan. 

"Nuansa politik pasti ada di setiap unjuk rasa karena sebagai bentuk ekspresi atas kepentingan dari konstituen yang diwakilkan. Dalam pengambilan kebijakan, seperti penyesuaian harga BBM, akan sangat sulit untuk memenuhi semua kepentingan yang ada," kata Reyhan.

Menurut Reyhan, pemerintah tentu perlu menjamin keamanan masyarakat baik pengunjuk rasa maupun masyarakat lain yang sedang beraktivitas.

Dalam kapasitas tertentu, pemerintah juga bisa melakukan audiensi langsung dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keprihatinan atas kebijakan yang telah dibuat.