Pengacara Sebut Penetapan Tersangka Bupati Mimika oleh KPK Cacat Hukum

Adria menambahkan, permohonan untuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif oleh BPK, pengajuannya juga dilakukan pada tahun 2021. Serta baru ditindaklanjuti BPK pada 2022. Namun, penetapan tersangka Eltinus sudah dilakukan pada tahun 2020.

"Kok belum ada perhitungan kerugian negara, sudah ditetapkan sebagai tersangka?," kata dia.

Dia juga mempersoalkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterima lebih dari dari ketentuan, yakni tujuh hari. Hal ini yang dia yakini penetapan tersangka terhadap kliennya oleh komisi antirasuah cacat secara hukum.

"Sprindik itu 30 September 2020, tujuh hari ketentuannya. Artinya 7 Oktober selambat-lambatnya. Ditemukan dalam pernyataan mereka 10 Oktober baru dibuat. Kita belum tahu disampaikan dan diterimanya kapan. Itu menurut kami ada ketidaksesuaian menurut perundang-undangan yang berlaku," pungkassnya.

Sebelum menutup persidangan, hakim meminta kepada para pihak melakukan akselerasi atau percepatan dalam sidang berikutnya. Sidang berikutnya akan digelar Senin (22/8/2022) dengan agenda duplik termohon alias KPK.

Hakim meminta para pihak menyiapkan bukti-bukti dan menghadirkan saksi. Dimana Pemohon akan mengajukan 3 saksi yang terdiri dari 2 saksi ahli dan 1 orang saksi fakta.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya menghargai upaya Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengajukan praperadilan tersebut.

"Perlu kami sampaikan, praperadilan merupakan ajang uji atas syarat formil penyidikan yang KPK lakukan, bukan materi penyidikan sehingga KPK hargai upaya dimaksud," kata Ali.

Menurutnya, seluruh proses penyidikan kasus yang menjerat Eltinus telah sesuai mekanisme hukum acara berlaku.

"Dasar penyidikan karena KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan undang-undang. Untuk itu, kami yakin permohonan akan ditolak hakim," ucap Ali.