Sukses

Moeldoko Sahkan Gugus Tugas RUU Pekerja Rumah Tangga

Liputan6.com, Jakarta Kantor Staf Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Pengesahan ini, ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pembentukan gugus tugas ini untuk mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade.

Selain itu, untuk memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda, sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada sektoralisme/ego sektoral.

"Sudah waktunya bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini dapat segera dikelola dengan baik. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Rabu (10/9/2022).

Menurut dia, dinamika RUU PPRT kembali meningkat pada beberapa bulan terakhir. Hal itu ditunjukkan dengan semakin gencarnya gerakan masyarakat sipil yang menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT.

Tak hanya itu, kata Moeldoko, RUU PPRT kembali masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2022.

"Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," jelasnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Pentingnya Dipercepat

Moeldoko menekankan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Terlebih, jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta orang dan rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis, bahkan kekerasan seksual dan ekonomi.

"Selain memberikan perlindungan kepada PRT, UU ini (PPRT) juga memberikan jaminan hak dan kewajiban pihak terkait, yakni pemberi kerja dan penyalur atau agen," ujarnya.

"Pemberi kerja perlu mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan penyalur perlu melakukan rekurtmen penempatan secara profesional dan akuntabel," sambung Moeldoko.

 

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Beranggotan 8 Kementerian dan Lembaga

Sebagai informasi, Gugus Tugas Percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) beranggotakan delapan kementerian/lembaga terkait.

Diantaranya, Kantor Staf Presiden, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas akan fokus pada strategi politik, pengembangan substansi, serta pengelolaan diseminasi komunikasi publik dan diseminasi informasi, dengan kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022.

"Saya minta gugus tugas segera bekerja, untuk pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan strategi komunikasi publik dan polisi, pengawalan pembahasan di DPR, dan menyusun kerangka waktu kerja bersama," pungkas Moeldoko.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS