Sukses

Soroti Pesta Demokrasi, Surya Paloh Sebut Pemilu Bukan Segalanya

Menurut Ketua Umum Partai Nadem Surya Paloh, pengalaman dua Pilpres 2019 dan 2024 harus menjadi pelajaran kompetisi pemilu bukan segalanya

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, menyoroti pesta demokrasi di pemilu sebelumnya yang telah menimbulkan kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut dia, pengalaman dua Pilpres 2019 dan 2024 harus menjadi pelajaran kompetisi pemilu bukan segalanya. Jangan sampai pertarungan lima tahunan mengorbankan sesuatu yang lebih besar.

"Pengalaman dua pilpres terakhir cukup menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kompetisi dalam pemilu bukanlah segalanya. Kompetisi adalah upaya bagi kita untuk menerus mencari yang terbaik dan menjadi energi baru tentu terlalu mahal pertarungan yang dilakukan hanya untuk berkuasa 5 hingga 10 tahun kita mengorbankan sesuatu yang lebih besar yaitu kebangsaan yang telah berdiri satu abad ini," ujar Paloh saat memberikan orasi ilmiah pemberian gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) di Universitas Brawijaya, Senin (25/7/2022).

Paloh juga mengeluhkan mengenai, praktik politik dan kekuasaan dengan melakukan segala cara untuk memenangkan kontestasi. Padahal pemilu haruslah bersih dari segala praktik kecurangan dengan menghalalkan segala cara.

"Semua pihak seperti merasa sah-sah saja untuk melakukan segala cara untuk memenangkan kontestasi padahal kontestasi semestinya secara penuh pada kesadaran meningkatkan kualitas kehidupan republik di mana konstitusi adalah pegangan sekaligus panduannya. Inilah nilai utama yang harus dipegang oleh semua pihak yang terlibat sehingga pemilu menjadi perwujudan upaya untuk memperbaiki masalah secara keberlanjutan," katanya.

Paloh mengungkapkan, masalah praktik politik identitas yang buruk terlalu mahal harganya jika digunakan demi kemenangan di pemilu. Pasalnya itu telah mengancam persatuan dan kesatuan karena adanya perpecahan.

"Pada kenyataannya persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama hanya hanya saja menjadikan kenyataan ini sebagai dalih bagi penggunaan praktik politik identitas yang buruk ini tentu akan menjadi suatu kecerobohan terlalu mahal harga yang harus dipertaruhkan jika hanya untuk mendapatkan kemenangan di pemilu kita harus mengorbankan bangun kebangsaan yang berpuluh tahun kita jaga selama ini," ujar Paloh.

"Terlalu pendek akal kita dan terlalu tinggi nafsu kita jika untuk memenangkan pemilu kita harus mempertaruhkan kesatuan kesatuan bangsa bagi saya pribadi lebih baik tidak perlu ada Pemilu kalau memang konsekuensi Pemilu itu berujung pada perpecahan bangsa," ungkapnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Surya Paloh Tegaskan Nasdem Tidak Mau Terjebak Politik Identitas di Pemilu 2024

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak ingin partainya terjebak pada paham-paham dan ideologi baru untuk bangsa dan negara. Menurut dia, partainya konsisten dalam menegakkan konsep restorasi untuk Indonesia Raya.

“Kita tidak ingin negara ini berubah, berubah haluan, ideologi mendapatkan ideologi baru seperti negara khilafah misalnya atau negara fasistis atau terjebak urusan Jawa dan nonjawa, pribumi atau nonpribumi. Tidak ada itu, karena kita tetap konsisten dengan restorasi,” tegas Paloh saat membuka Rakernas Partai NasDem di JCC, Jakarta, Rabu 15 Juni 2022.

Paloh menjelaskan, restorasi adalah pemikiran dan konsep yang diusung partainya untuk melakukan gerakan yang hanya ingin melihat Indonesia Raya tetap merdeka. Sebab, kejengahan akan pengalaman Pemilu 2014 dan 2019 sudah cukup menjadi pelajaran tentang kelamnya politik identitas.

“Pengalaman dua Pemilu belakangan cukup menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pemilu adalah amanah konstitusional, bukan ajang untuk adu domba apalagi pecah-belah,” lantang Paloh.

Paloh menambahkan, kekuasaan untuk lima atau sepuluh tahun akan sangat mahal harganya bila ditukarguling dengan politik identitas dan adu domba.

Dia berharap, melalui Pemilu mendatang keutuhan bangsa bisa tetap terjalin erat karena Indonesia tengah berada di masa pemulihan.

“Masa-masa sekarang ini adalah masa penyembuhan bagi bangsa Indonesia, masa pemulihan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya karena dampak berkepanjangan dari proses persaingan politik di tiap tingkatan, tapi juga karena Dampak atas pandemi Covid-19,” beber Paloh.

 

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Polri Bentuk Satgas Nusantara, Cegah Politik Identitas di Pemilu 2024

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan, polarisasi akibat politik identitas saat pesta demokrasi tidak boleh terulang lagi. Karena itu, Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk mencegah hal tersebut terulang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, Satgas Nusantara dibentuk untuk menghalau pelbagai ancaman yang mengganggu jalannya Pemilu 2024.

“Berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, tentunya kita tidak bisa menghindari polarisasi, politik identitas, hoaks, ujaran kebencian, itu tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara,” kata Dedi di Mabes Polri Jakarta, Minggu 19 Juni 2022.

Dedi menjelaskan, tugas dari Satgas Nusantara adalah cooling system. Artinya, mereka akan memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan peringatan terhadap masyarakat yang terindikasi melakukan polarisasi.

“Satgas kemudian berkolaborasi juga melakukan kegiatan literasi, sosialisasi, dan pengingat apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan, memviralkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, hoaks, akan kita ingatkan,” ungkap Dedi.

Dedi menjelaskan, jika mereka yang sudah diingatkan masih membandel dan kembali mengulangi perbuatan senada, maka Polri akan memberikan peringatan kedua sebelum dilakukan upaya penegakan hukum.

“Penegakan hukum harus dilakukan. agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu. Pak Kapolri selalu mengingatkan mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, merawat Kebhinekaan dalam bingkai NKRI,” ucap mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini menjelaskan.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.