Buntut Dugaan Penyelewengan Dana Umat, Pemprov DKI Jakarta Evaluasi Perizinan ACT

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), mengatakan sedang mendalami proses evaluasi izin kegiatan operasional ACT.

"Sedang proses evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguschandra melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/7/2022)

Benni menjelaskan, adapun SKPD yang sedang dalam proses evaluasi izin ACT ini salah satunya dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Namun, Benni tidak mengatakan lebih lanjut kapan hasil evaluasi perizinan ACT akan diungkapkan ke publik.

Berdasarkan informasi dari situs act.id, ACT didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 (dua) tertanggal 21 April 2005 sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-1714.HT.01.02.TH 2005 Tanggal 1 November 2005.

"Tanggal 21 April 2005, Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara resmi berdiri secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan," demikian keterangan yang dikutip dari situs resmi ACT tersebut, Kamis (7/7/2022).

ACT juga telah memiliki Izin Kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.

Menanggapi hal ini Pemprov DKI Jakarta membenarkan telah menerbitkan izin kegiatan beroperasi untuk ACT. Izin yang diterbitkan berupa tanda daftar yayasan sosial serta izin kegiatan.

Di situs tersebut juga disebutkan bahwa ACT juga telah memiliki izin PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 untuk kategori Bencana.

"Izin tersebut selalu diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia," demikian keterangan yang dikutip dari situs resmi ACT.