Polarisasi, Dari Jejak Digital Menuju Pemilu 2024

Geliat Pesta Demokrasi 2024 mendatang sudah mulai terasa sejak saat ini. Pasalnya, agenda utama di pesta lima tahunan tersebut adalah memilih presiden yang baru. Maka nama-nama calon presiden sudah mulai menjadi perbincangan publik.

Dilihat dari data digital, obrolan yang terjadi di tengah warganet Twitter setidaknya terdapat 3 nama teratas yang peringkatnya fluktuatif. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

“Kalau menggunakan keyword capres dalam periode 21-23 Juni 2022 terjaring 10.196 tweet. Dengan Anies disebut sebanyak 5871 kali, Ganjar 3445, dan Prabowo 810 kali,” terang Irwan sembari menunjukkan data yang sudah ditambang.

Namun, yang perlu diperhatikan, banyak disebut itu belum tentu selalu baik. Bisa jadi disebutnya dalam konteks negatif.

“Karena memang dalam big data bisa dilihat real time, bagaimana digital activismnya pergerakan waktu-ke waktu dari netizen terkait apa yang sedang dibicarakan. Kalau misalkan kita ingin menegtahui capres ya akan tahun siapa capres yang sering disebut oleh netizen,” tutupnya.

Sementara itu, ketika berbicara polarisasi itu sendiri, pada dasarnya dapat dilihat dari konteks politik identitas yang sudah dibangun di awal. Sehingga pada akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi terbelah.

“Pembelahan sosial yang terjadi di masyarakat menjadi terpelihara sebetulnya karena ada pihak-pihak yang diuntungkan dan pada akhirnya terus melahirkan ujaran-ujaran kebencian, banyak hoax, dan negative digital activism," jelas Founder Asigta tersebut.

Sehingga memerlukan langkah konkret untuk mencegah maraknya persebaran hoaks dan ujaran kebencian saat pesta demokrasi mendatang. Yang menjadi menarik ketika pemilihan presiden di tahun 2024 ini adalah dominasi generasi milenial.

“Generasi yang perlu diwaspadai karena di dalamnya terdapat kluster-kluster tersendiri yang memiliki digital activism yang berbeda dan perlu pendekatan khusus,” tambahnya.

Polarisasi politik identititas akan tetap ada seiring dengan bagaimana perkembangan polarisasi yang masih saja terpelihara sejak 2019.

Irwan memberikan satu usulan solusi untuk mengantisipasi hoax di 2024. Apabila hendak melakukan edukasi seharusnya bisa disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kluster.

“Saat ini kalau melihat arah ke depan dalam rangka untuk bagaimana kita merawat kebhinnekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya berazaskan Pancasila harus teredukasi dengan benar dengan cara yang harusnya disesuaikam dengan karakteristisk kluster-kluster yang ada,” tutur Irwan.

“Hal-hal tersebut harus jadi perhatian khusus pemerintah dalam hal ini untuk melakukan sosialisai terkait konteks literasi digital,” tutupnya.

Tahun 2024 disebut oleh Direktur Eksekutif Center of Youth Research (CYPR) Dedek Prayudi akan menjadi puncak bonus demografi dimana usia produksif (15-60 tahun) lebih besar daripada usia non produktif.

“Bonus demografi itu seperti pisau bermata dua. Yang pertama jendela peluang, yang kedua bencana,” ujarnya. Usia produktif juga masuk dalam kategori usia milenial. Jadi, menaruh perhatian khusus dalam tahap edukasi antisipasi hoax 2024 mendatang sangat penting.

(Belinda Firda)