Sukses

DPR Ingatkan Luhut: Sebagai Pejabat Senior Jangan Mudah Baper

Deddy Yevri Sitorus menilai, Luhut menjawab dengan pernyatan yang tidak sesuai konteks. Padahal sudah seharusnya DPR memberikan kritik dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Liputan6.com, Jakarta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan kenaikan tarif Candi Borobudur Rp 750 ribu ditunda. Dia pun sempat menyindir anggota DPR yang mengkritik dirinya.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menilai, Luhut menjawab dengan pernyatan yang tidak sesuai konteks. Padahal sudah seharusnya DPR memberikan kritik dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Pak Luhut kan harusnya tahu bahwa sudah tugasnya Anggota DPR melakukan pengawasan dan bentuknya bisa berupa kritik atau masukan," kata dia, pada Jumat (10/6/2022).

Deddy menceritakan, saat bertemu DPR pada Kamis 9 Juni 2022, Luhut melakukan rapat dengan Badan Anggaran DPR RI.

Namun pertanyaan anggota Dewan soal kenaikan harga tiket Borobudur malah dinilai Luhut sebagai cara untuk menyerang dirinya dan dilihat sebagai cara mencari popularitas.

"Seharusnya sebagai seorang pejabat senior beliau paham dan tidak mudah baper (bawa perasaan), tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyiyiran belaka," ungkap Deddy.

Dia menuturkan, komisinya adalah mitra taman wisata candi (TWC) dan Injourney. Karenanya dia mengaku tahu persis kondisi Candi Borobudur dan perbaikan yang dilakukan selama ini.

Deddy menilai, selama ini pengelolaan Candi Borobudur memang terbukti tidak efektif dan terjadi kerusakan yang diakibatkan manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang optimal.

Deddy juga memahami, manajemen pengelola tidak secara konsisten dan efektif memberikan panduan, mengingatkan wisatawan, mengatur flow dan kapasitas pengunjung, memberikan sanksi dan sebagainya.

Padahal pengawasan dan edukasi mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multi media.

"Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah”, kata Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP itu.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Bukan Konservasi

Oleh karena itu, dapat menjadi persoalan ketika Kemenko Marinves berencana menaikkan tiket naik ke Candi menggunakan dalih konservasi.

Sebab, jika konservasi maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke Candi, bukan dengan menaikkan harga tiket. Sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik.

"Jadi bukan menaikkan harga tiket secara tidak wajar. Kalau mau ditutup pun silakan kalau itu untuk kepentingan Candi Borobudur sebagai situs warisan untuk dunia. Atau hanya boleh digunakan untuk upacara keagamaan secara terbatas juga tidak masalah, kalau kondisinya memang sudah sangat mengkhawatirkan," kata Deddy.

"Jangan diskriminasi pengunjung yang boleh naik berdasarkan kemampuan membeli tiket yang mahal, itu tidak masuk akal," sambungnya. 

3 dari 4 halaman

Kenaikan Harga Tiket Borobudur Bertendensi Komersil

Deddy meyakini, rumusan kenaikan harga tiket menjadi Rp.750.000 dan USD 100 untuk wisatawan asing adalah pertimbangan komersialisasi dan bukan konservasi atau preservasi. Dia pun mengaku bingung, apakah motifnya untuk pengumpulan dana untuk pemeliharaan atau profit.

"Saya tidak tahu pasti. Nanti pada saatnya kami akan memanggil TWC dan Injourney yang bertanggung jawab sebagai pengelola Candi Borobudur," ujar Deddy.

Deddy berharap Luhut bisa berpikir secara jernih soal harga tiket. Jika hanya untuk biaya naik ke atas Candi, jelas itu yang termahal dibanding situs manapun yang ada di dunia ini.

“Saya sudah mendapat data dan membandingkan harga tiket itu, terlalu mahal,” Deddy menutup.

 

4 dari 4 halaman

Jangan Nyinyir

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan kenaikan tarif Candi Borobudur Rp 750 ribu ditunda.

Keputusan itu dibuat usai adanya perdebatan di publik. Selain itu, pihaknya masih akan melakukan evaluasi terkait pengelolaan Borobudur.

"Jadi soal tiket itu saya kira kita hold aja dulu. Kita lihat lagi nanti gimana baiknya," kata Luhut di kompleks parlemen Senayan, Kamis (9/6/2022).

Meski demikian, dia memastikan tarf baru Borobudur tidak terlampau tinggi jika dibandingkan dengan tiket pariwisata dunia.

"Ya kita lihat nanti, kita dengarkan lagi pendapat masyarakat. Tapi itu sudah kita bandingkan dengan seluruh dunia, ya harganya kira-kira segitu," ungkap Luhut.

"Yang lupa diberitahukan adalah dari (harga tiket) itu ada 25 persen untuk anak sekolah, itu hanya bayar 5.000 rupiah," sambungnya.

Oleh karena itu, Luhut meminta masyarakat tidak mencibir dengan keputusan terkait Borobudur. Sebab, keputusan dibuat berdasar studi dan data.

"Jadi kita jangan jadi bangsa yang nyinyir gitu lho," ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Menko Polhukam ini.

Luhut juga mengingatkan agar anggota Dewan dan pejabat tidak beraksi berlebih dan mencari panggung dengan cara mengkritik dirinya.

"Saya bilang juga pada DPR, jangan over react apalagi pejabat negara apalagi anggota DPR terus berkomentar, yang sepertinya kita tidak melakukan studi. Kita lakukan studi dengan baik," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.