RUU Perlindungan Data Pribadi Diminta Tak Hanya Fokus pada Denda Administratif

Dalam hal ini ini ia menyoroti Kementerian Komunikasi dan informatika masih mendenda industri. Menurutnya, kementerian tersebut baiknya lebih mengedepankan pada penyimpanan data yang aman.

"Apakah pemerintah sudah bisa melindungi data dan belum membuktikannya tetapi sudah mendenda industri. Jika kita ingin melindungi data dan informasi pelanggan kominfo tidak cukup hanya atur industri telekomunikasi, Kemenkominfo juga jangan berfikir PNBP. Yang seharusnya Kemenkominfo lakukan adalah menyiapkan sebuah ekosistem yang itu aman untuk menyimpan data. Kita sudah harus berubah dari kebiasaan yaitu kebiasaan membuat kebijakan sektoral," tegas dia.

Selain itu, dia menilai, penyusunan RUU Pelindungan data pribadi juga belum banyak melibatkan banyak pihak.

Dalam kesempatan yang sama, Asdep Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI Marsma TNI, Sigit Priyono juga menyinggung terkait Inpres 7 tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Yang di dalamnya membahas tentang kebijakan-kebijakan strategis harus dikoordinasikan dengan kementerian koordinatornya dari kementerian teknis.

“Jangan sampai jumping, jangan sampai melihat kementerian kooordinator itu menghambat. Kami tidak menghambat, melainkan fungsi kami yaitu sebagai koordinator, fasilitator, conveyor dan sebagai akselerator. Ini yang harus diperhatikan teman-teman Kemenkominfo untuk secara ketat berkoordinasi dalam perbedaan dalam hal-hal teknis yang memang perlu,” jelasnya.

Hal itu untuk meningkatkan hubungan antarlembaga dalam konteks membangun postur digital yang lebih besar lagi dan juga harus ada keseimbangan kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan.