Sukses

Hasyim Asy'ari Ditetapkan Sebagai Ketua KPU Periode 2022-2027

Liputan6.com, Jakarta - Rapat pleno perdana Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia periode 2017-2022 menetapkan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI periode 2022-2027.

Rapat pleno digelar pada Selasa (12/4/2022) kemarin, tak lama usai para komisioner KPU periode 2022-2027 itu dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Momen Serah Terima Jabatan Anggota KPU RI Periode 2022-2027 dan Anggota KPU RI Periode 2017-2022, Anggota KPU RI termuda Mochammad Afifuddin menyampaikan hasil pleno perdana yang menetapkan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI periode 2022-2027,” keterangan foto pada akun instagram @kpuri dikutip Rabu (13/4/2022).

Setelah pleno, digelar acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Buku Memori Jabatan oleh Anggota KPU RI Periode 2017-2022, kepada Anggota KPU RI Periode 2022-2027.

“Selain itu juga dilaksanakan penyerahan Buku Roadmap Sirekap dan Penyederhanaan Surat Suara dari Anggota KPU RI Periode 2017-2022 Evi Novida Ginting Manik kepada Anggota KPU Periode 2017-2022 dan Anggota KPU RI Periode 2022-2027,” tulis @kpuri.

Hasyim diketahui adalah satu-satunya pejabat petahana KPU dan telah menjadi komisoner KPU RI sejak 2016 menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia. Selanjutnya, Hasyim kembali terpilih menjadi Komisioner periode 2017-2022.

Sebelumnya, Hasyim telah malang melintang di dunia kepemiluan. Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (2003-2008), Ketua Tim Seleksi Anggota Panwas Pilkada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2017, April-Mei 2016.

Adapun Komisoner KPU terpilih yang lain adalah Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

2 dari 4 halaman

Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 di Istana Negara Jakarta, Selasa (12/4/2022). Total ada 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu yang dilantik Jokowi.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com di Youtube Sekretariat Presiden, prosesi pelantikan dimulai pukul 13.35 WIB. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 33 P tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Masa Jabatan 2022-2027.

Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembacaan Keppres Nomor 34 P tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Mereka resmi menjabar sebagai anggota KPU dan Bawaslu sejak pengucapan sumpah jabatan.

Setelah pembacaan Keprres, para anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Jokowi. Mereka berjanji akan menjalankan tugas sebaik-baiknya serta mensukseskan penyelenggaran Pemilu.

"Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," ucap anggota KPU dan Bawaslu bersama-sama di depan Jokowi.

"Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan," kata anggota KPU dan Bawaslu melanjutkan.

Sebelum dilantik Jokowi, Komisi II DPR RI telah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 pada 14-16 Februari 2022.

3 dari 4 halaman

Tancap Gas Persiapkan Tahapan Pemilu 2024

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya langsung tancap gas mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 usai dilantik Presiden Jokowi.

Mereka akan melakukan rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama DPR, pemerintah, serta Badan Penyelenggara Pemilu (Bappilu), Rabu 13 April 2022. Hal ini mengingat tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

Dengan begitu, KPU bisa secepatnya menyusun peraturan mengenai tahapan Pemilu 2024. Hal ini juga untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan yakni, 14 Februari 2024.

 "Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan," ujar Hasyim usai pelantikan anggota KPU dan Bawaslu di Istana Negara Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Selain itu, kata dia, KPU akan melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari apa yang sudah disiapkan oleh KPU periode sebelumnya. Nantinya, hasil konsolidasi ini akan menjadi bahan untuk rapat bersama DPR, pemerintah, dan Bappilu.

"Kami menyadari bahwa KPU periode 2022-2027 ini tidak sendirian karena kami ini tentu akan melanjutkan program-program, persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya," ujarnya.

Hasyim meminta dukungan masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia juga mengharapkan dukungan dari presiden, pemerintah, DPR, partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga LSM agar Pemilu 2024 berjalan demokratis, transparan, jujur, dan adil.

"Kami mohon dukungan dan kami akan membangun kerjasama kolaborasi dalam rangka untuk menjalankan mandat tugas amanah sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2024," tutur Hasyim.

4 dari 4 halaman

Pastikan Pemilu Digelar 14 Februari 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pemilihan umum (pemilu) tetap digelar sesuai jadwal, yakni pada 14 Februari 2024. Dia pun meminta masyarakat optimistis, Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut.

Hal ini disampaikan anggota KPU terpilih, Hasyim Asyari usai dilantik Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/4/2022).

"Kami harus yakin pemilu dapat diselenggarakan dan harus dapat diselenggarakan secara reguler lima tahunan sebagaimana jadwal yang sudah kita tetapkan yaitu 14 Februari 2024 untuk hari pencoblosan atau hari pemungutannya," kata Hasyim.

Sebelumnya, mahasiswa berunjuk rasa pada 11 April 2022 di depan Gedung DPR/MPR. Salah satu tuntutannya, mereka menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Semenatara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menteri berhenti bicara mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Jokowi mengingatkan jajarannya tak menimbulkan polemik dan fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndaak," sambung Jokowi.

Dia menekankan para menteri harus memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Jokowi memerintahkan menteri menjelaskan kepada masyarakat situasi global yang saat ini sedang sulit.

"Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," ujar Jokowi.