Sukses

HEADLINE: Kasus Varian Omicron di Jakarta Dekati Angka 1.000, Pengendaliannya?

Liputan6.com, Jakarta - Kasus penularan virus corona Covid-19 varian Omicron di Indonesia terus meningkat. Bahkan di Provinsi DKI Jakarta, lonjakan kasus Omicron nyaris menyentuh angka 1.000 orang.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, tercatat hingga Rabu, 19 Januari 2022, total penularan kasus Omicron di Ibu Kota mencapai 988 orang. Dari angka tersebut, 663 di antaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Sementara 325 lainnya adalah transmisi lokal.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, 87 persen kasus Omicron transmisi lokal ditemukan di DKI Jakarta. Hal itu berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI pada Selasa, 18 Januari 2022.

Data Kemenkes yang diperoleh Liputan6.com menunjukkan, total ada 174 kasus transmisi lokal varian Omicron di Indonesia. Data tersebut diperbaharui per 17 Januari 2022 pukul 16.06 WIB. Dari angka tersebut, 152 kasus ditemukan di DKI Jakarta, 7 di Jawa Barat, 4 di Banten, 9 di Jawa Timur, dan 2 dalam proses penyelidikan epidemiologi.

Kemenkes juga menyampaikan sebaran kasus Omicron di DKI Jakarta. Dalam peta sebaran yang dihimpun per 15 Januari 2022 itu, terdapat lima wilayah di Ibu Kota yang masuk kategori zona merah penularan Omicron, yakni Kecamatan Cilandak, Kalideres, Kebon Jeruk, Kebayoran Baru, dan Senen.

Sementara delapan wilayah di Jakarta masuk kategori zona hijau Omicron, yakni Kecamatan Menteng, Johar Baru, Pancoran, Pulo Gadung, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo, dan Ciracas. Selebihnya, masuk zona oranye.

Kategori zona merah menandakan, wilayah tersebut terdapat lebih dari delapan pasien terinfeksi Omicron (rentang 8-14 kasus), zona oranye terdapat lebih dari satu kasus Omicron (rentang 1-7), dan zona hijau tidak ditemukan kasus Omicron alias nol.

Terkait hal itu, Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan, Pemerintah terus memantau perkembangan data dan hasil kajian terkait varian Omicron di dalam dan luar negeri.

Pemerintah bahkan mengkaji kemungkinan skenario Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jika kasus Omicron terus melonjak.

"Pendalaman dilakukan bersama 12 ahli lintas bidang. Rekomendasi para ahli melihat untuk sekarang belum perlu pemerintah menerapkan PSBB. Pendekatan level PPKM yang sudah ada pada tiap daerah, tetap digunakan," kata Abetnego saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (20/1/2022).

Namun untuk mengantisipasi penularan Omicron yang lebih cepat dibanding varian Delta, maka intensitas asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dipercepat, yakni dilakukan setiap pekan. Hal ini agar pemerintah bisa lebih cepat menyesuaikan perkembangan situasi.

"Selain itu, Presiden secara sangat detail memastikan Pemerintah memperhatikan kesiapan obat, bed, oksigen, tempat karantina, serta perkembangan capaian vaksin," tutur Abetnego.

Lebih lanjut, Pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19, yakni dengan terus disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer.

"Bagi yang memungkinkan, upayakan bekerja dari rumah, serta jika tidak mendesak jangan ke luar negeri dulu," kata Abetnego mengimbau.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan, pihaknya bersama Pemerintah Pusat dan Satgas Covid-19 terus melakukan berbagai upaya dalam menghadapi pandemi virus corona, terutama terkait kasus Omicron yang terus meningkat.  

"Sudah disampaikan oleh Pak Luhut, Pak Jokowi, BNPB, Pak Gubernur semua, memang ada peningkatan (Omicron) sampai dengan pertengahan (Februari) bahkan di Maret (2022) puncaknya," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis sore.

Setidaknya ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus Omicron, yakni pertama dengan tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Pemerintah mengimbau masyarakat menghindari kerumunan karena dapat berpotensi memicu penularan virus corona.

"Pak Jokowi berkali kali mengingatkan tidak perlu keluar rumah, kecuali yang sangat penting dan genting. Iu yang harus dipatuhi. Kedua, laksanakan protokol kesehatan secara ketat disiplin dan bertanggung jawab," ucap Riza.

Ketiga, masyarakat diimbau segera mendapatkan vaksin Covid-19. Kemudian masyarakat yang telah divaksinasi Covid-19 dosis lengkap lebih dari enam bulan, diimbau segera mendapatkan vaksin penguat atau booster, terutama bagi kelompok rentan dan lanjut usia (lansia).

"Mari kita mengajak para orang tua, kakek, nenek kita yang memenuhi syarat kita dorong. Kalau perlu kita antar untuk mendapatkan vaksin di tempat-tempat yang telah disediakan. Setelah itu nanti baru orang dewasa silakan, sehingga sesuai urutannya registrasi dan pendaftaran," ujar Riza.

"Itu lah yang dapat dilakukan di samping tadi kita bersihkan kita desinfektan tempat tempat berkala dan sebagainya. Jadi mari semua harus bekerja sama memastikan bahwa apa yang kita perjuangkan sesuai ketentuan SOP yang ada, seperti yang sudah diatur oleh Satgas Pusat, oleh Pemerintah Pusat," imbuh dia.

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu menyatakan bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan micro lockdown pada wilayah-wilayah yang menjadi zona merah penularan Covid-19 varian Omicron. Kemenkes mencatat, ada lima kecamatan di Jakarta yang masuk kategori merah.

"Ya salah satu penanganannya kan di-micro lockdown. Selain itu diaktifkan active case finding 3T (testing, tracing, treatmen), semua sudah hapal apa tahapannya, sudah jelas Instruksi Gubernur, sudah jelas Mendagri, dari Pak Jokowi sudah jelas. Semua aturan sudah dilaksanakan, tinggal kita pastikan patuhi, taat pada aturan ketentuan dan perintah yang sudah disampaikan," tegas Riza.

Namun saat disinggung soal kemungkinan DKI Jakarta menerapkan kebijakan tarik rem darurat, Riza enggan membahas lebih jauh. "Saya belum berani bicara sampai ke situ, yang penting kita sikapi secara bijak," katanya menandaskan.

2 dari 4 halaman

Perlukah Tarik Rem Darurat?

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengambil kebijakan tegas menarik rem darurat seiring dengan peningkatan kasus Omicron di Ibu Kota yang sudah hampir menyentuh 1.000 pasien.

"Saya kira sudah saatnya Pemprov DKI menarik rem darurat sebelum terlambat," ujar Abdul Azis saat dihubungi Liputan6.com lewat pesan singkat, Kamis (20/1/2022).

Politikus PKS itu juga menyoroti berlangsungnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di tengah meningkatnya kasus Omicron. Apalagi sudah ada 70 lebih siswa hingga tenaga pendidik yang terpapar Covid-19 selama periode PTM 100 persen berlangsung. 

Setidaknya ada 43 sekolah yang ditutup sementara selama lima hari karena temuan kasus Covid-19, namun beberapa sudah dibuka kembali. Menurut Azis, kondisi itu bisa menjadi pertimbangan untuk kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Meninjau kembali kebijakan sekolah offline, dan persiapan fasilitas kesehatan untuk antisipasi melonjaknya pandemi juga perlu dilakukan," katanya.

Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono menilai, pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat untuk mengendalikan penularan Covid-19 varian Omicron. Menurut dia, kebijakan menarik rem darurat tidak bisa dilakukan sembarangan.

"Tarik rem daruratnya harus pada saat yang tepat. Tarik rem darurat itu ya sekarang dilakukan lockdown per kelurahan, ditarik rem daruratnya itu per RW. Jadi menurut saya, menarik rem daruratnya untuk siapa," kata Miko saat dihubungi Liputan6.com, Kamis.

Dia menyatakan, bahwa kebijakan lockdown untuk saat ini tidak bisa dilakukan secara general di seluruh DKI Jakarta. Kondisi itu tentu akan berdampak besar pada kondisi ekonomi yang mulai bangkit akibat pandemi Covid-19. 

"Kalau di-lockdown se-Kota Jakarta matilah Kota Jakarta. Mulai sekarang harus diidentifikasi kegiatan-kegiatan mana yang bisa di-lockdown. Menurut saya yang bisa di-lockdown kecamatannya. Kalau kota madya atau se-provinsi itu harus bener-bener diihitung kerugian negara, kerugian pemerintah DKI," ucap Miko.

Meski begitu, dia memastikan bahwa upaya micro lockdown tersebut tidak bisa serta merta membuat laju penularan Omicron berhenti, tapi hanya mengurangi. Apalagi saat ini jumlah kasus Omicron di Jakarta terus naik.

"Penularan Covid-19 Omicron itu luar biasa (cepatnya). Kalau sudah seperti ini klasternya ya tinggal menunggu bom waktu. Tapi jumlah yang terkena Omicron bisa kita kurangi, tinggal melakukan lockdown atau membatasi kerumunan," kata Miko.

3 dari 4 halaman

Prokes Kunci Utama Mengurangi Penularan Omicron

Miko juga menyoroti sejumlah klaster Omicron yang ditemukan di beberapa wilayah Ibu Kota, seperti di Kelurahan Krukut, Tamansari, Jakarta Barat. Melihat penularannya yang cepat, tidak menutup kemungkinan klaster-klaster Omicron akan terus bermunculan.

"Karena kecepatan penularan Omicron itu luar biasa, jadi pencegahannya tidak bisa menurunkan sampai 0. Jadi menurut saya, kemungkinan kita mengurangi kerumunan adalah cara untuk  mengurangi penularan. Dan itu adalah mengurangi supaya orang-orang yang positif tidak berkerumun," ujarnya.

Sebab, kata dia, tak sedikit pasien yang terkonfirmasi Omicron hanya bergejala ringan, bahkan tidak memiliki gejala apa pun. Sehingga, sangat memungkinkan orang dengan Omicron yang tidak terlacak masih berkeliaran di luar, karena merasa tak memiliki gejala sakit.

Oleh karena itu, disiplin prokes adalah kunci utama untuk mengurangi penularan Omicron. Masyarakat juga diminta tidak berkerumun. Jika terpaksa keluar rumah, maka setidaknya prokes 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) diterapkan.

"Harusnya diaktifkan lagi Perda Jakarta dilarang berkerumun, itu bagus. Tidak menyetop, tapi bisa mengurangi jumlah yang kena Omicron," tutur Miko.

Jika masyarakat masih abai, Epidemiolog UI ini khawatir, anak-anak terutama yang berusia di bawah 6 tahun akan menjadi korban karena belum bisa mendapatkan vaksin Covid-19. Begitu juga lansia, kelompok rentan, dan masyarakat umum yang belum divaksinasi Covid-19.

Kendati, Miko menegaskan, bahwa vaksinasi Covid-19 tidak menutup penularan varian Omicron. Namun vaksinasi corona dapat mengurangi risiko keparahan akibat Covid-19.

"Di Inggris, di Amerika itu sudah banyak orang divaksinasi tidak bisa menutup penularan Omicron, tapi mengurangi orang yang parah. Tadinya mungkin (gejala) sedang berat 20 persen, sekarang mungkin 5 sampai 10 persen kalau sudah divaksinasi," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak meminta semua pihak mewaspadai varian Omicron yang cenderung terus meningkat. Meski gejalanya tidak seberat varian Delta, namun cepatnya laju penularan Omicron bisa membuat rumah sakit penuh dan bikin masyarakat kesulitan.

"Terbukti hanya dengan satu petugas terinfeksi di Wisma Atlet, lalu seluruh gedung ditutup. Angka kasus dengan tren ke atas atau naik sebaiknya diwaspadai kemungkinan menyebar dengan cepat, karena masyarakat yang sudah tervaksinasi juga dapat diinfeksi," kata Gilbert dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Kamis.

Anggota Dewan yang juga seorang Epidemiolog ini menuturkan, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di Jakarta harus mendapat perhatian khusus di tengah meningkatnya kasus Omicron. Apalagi, menurut dia, jumlah siswa yang sudah divaksinasi Covid-19 masih sedikit.  

"Vaksinasi yang diterima baru dosis pertama. Vaksinasi ini tidak sepenuhnya mampu menghadang varian Omicron, dan siswa mempunyai mobilitas yang tinggi, apalagi seperti euforia karena sudah lama tidak masuk sekolah," kata Gilbert.

Karena itu, dia meminta agar penerapan prokes di sekolah diawasi dengan ketat. "Baik oleh orangtua yang hadir, juga oleh Guru. Ini tanggung jawab semua pihak."

Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO ini mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia sekolah. Bila perlu, anak yang belum divaksinasi tidak diperbolehkan masuk sekolah.

"Mengingat penularan Omicron lebih cepat, sebaiknya sekolah dibatasi lama tatap muka atau pelajarannya setidaknya selama sebulan. Ini bertujuan untuk mengurangi kontak, tahapan untuk menghentikan tatap muka bilamana perlu, dan evaluasi dampak tatap muka," ucap Gilbert.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa kasus infeksi Omicron kemungkinan akan terus naik hingga menimbulkan gelombang ketiga. Karena itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk selalu disiplin prokes.

"Kuncinya adalah 3M. Pengawasan oleh TNI Polri perlu, karena kalau sudah banyak yang terinfeksi, beban negara juga berat," kata Gilbert menandaskan.

4 dari 4 halaman

Jumlah Pasien Covid-19 di Pusat Karantina

Kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta kian naik, yang disumbang lebih dari 2.000 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri. Data Dinkes DKI Jakarta per 19 Januari 2022, jumlah kasus aktif di Ibu Kota naik 627 kasus, sehingga total 4.924 orang masih dirawat/isolasi.

Seiring kenaikan kasus Covid-19 tersebut, jumlah pasien perawatan Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran (Tower 5 dan 6) bertambah 21 orang per Kamis, 20 Januari 2022, sehingga totalnya menjadi 2.636 orang.

"Jumlah pasien rawat inap 2.636 orang (1.177 pria, 1.459 wanita ). Semula 2.615 orang, lalu bertambah 21 orang," tulis Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian melalui pesan singkat yang diterima Health Liputan6.com, Kamis (20/1/2022).

Rekapitulasi pasien terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai 20 Januari 2022 pukul 08.00 WIB, antara lain, pasien terdaftar 135.058, pasien keluar 132.422 orang. Rincian pasien keluar, yakni pasien rujuk ke rumah sakit lain 1.072, pasien sembuh 130.754, dan meninggal 596 orang.

Sementara itu, data keterpakaian tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) Covid-19 di 140 RS di Jakarta hingga 16 Januari 2022, persentase tempat tidur isolasi terisi 706 pasien (20 persen) dari total 3.589 tempat tidur, sedangkan ada 31 pasien (5 persen) yang dirawat di ICU dari total 599 tempat tidur.

Sementara itu, kenaikan kasus Omicron di DKI Jakarta juga membuat Wisma Atlet Pademangan yang difungsikan sebagai salah satu tempat karantina pelaku perjalanan luar negeri kini merawat 2.616 orang. Data ini dihimpun per Kamis, 20 Januari 2022 pukul 08.00 WIB.

Kolonel Marinir Aris Mudian melaporkan, jumlah 2.616 pasien (1.247 pria, 1.369 wanita) yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Pademangan (Tower 8, 9, dan 10) sudah berkurang.

"Semula 2.847 orang, lalu berkurang 231 orang," kata Aris.

Pasien yang dirawat di Wisma Atlet Pademangan merupakan pelaku perjalanan luar negeri, yang mencakup repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dinas luar negeri, dan pelajar. Jumlah repatriasi yang sudah pulang sebanyak 196 orang.

Data hari ini juga menunjukkan, 551.268 orang PMI di Wisma Atlet Pademangan positif Covid-19 dari hasil pemeriksaan PCR.

Adapun terkait kasus Omicron, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, dari 988 orang yang terinfeksi, 663 orang di antaranya, pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 325 lainnya adalah transmisi lokal. 

Pelaku perjalanan luar negeri yang dikarantina di RSDC Rusun Pasar Rumput (Tower 1, 2 dan 3) pada Kamis, 20 Januari 2022 berjumlah 2.906 orang (1.370 Pria, 1.536 wanita). Semula dikarantina 2.953 orang, lalu berkurang 47 orang.

Rekapitulasi pasien terhitung mulai tanggal 21 September 2021 sampai 20 Januari 2022 pukul 08.00 WIB, antara lain, pasien terdaftar 40.656, pasien keluar 37.750 orang. Rincian pasien keluar, yakni pasien rujuk ke rumah sakit lain 1.082, pasien pulang atas permintaan sendiri 32, serta pasien selesai isolasi 36.636 orang.

Aris juga melaporkan, pasien rawat inap di RSDC Rusun Nagrak (Tower 1, 2, 3, 5 dan 6) hari ini berjumlah 1.764 orang (552 pria, 1.212 wanita). Semula 2.088 orang, berkurang 324 orang.

Rekapitulasi pasien terhitung mulai tanggal 21 Desember sampai 20 Januari 2022 pukul 08.00 WIB, antara lain, pasien terdaftar 8.656, pasien keluar 6.892 orang, yang mana seluruhnya selesai isolasi. 

Aris Mudian juga melaporkan, jumlah pelaku perjalanan luar negeri yang dikarantina di hotel di Jakarta. Tercatat hari ini, Kamis, 20 Januari 2022, ada 5.804 orang yang menjalani karantina di hotel/penginapan di Jakarta.