Respons Aktivis Perempuan dan Anak Terkait Jokowi Minta RUU TPKS Segera Disahkan

Erlinda menegaskan, posisi Indonesia yang kini di ujung kedaruratan kekerasan seksual tidak boleh terus dibiarkan menjadi krisis.

Lambannya pengesahan RUU TPKS berpotensi pembiaran para pelaku predator kekerasan seksual berkeliaran di lingkungan pendididkan, ruang kantor, tempat umum, dan keluarga.

"Mari selamatkan Ibu pertiwi dengan menjadikan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju," pungkas Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, RUU TPKS sudah berproses sejak 2016. Namun hingga kini, RUU yang dinilai dapat memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual itu belum juga selesai pembahasannya.

Jokowi berharap, dengan diutusnya Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang ke DPR, maka RUU TPKS bisa segera disahkan.

"Saya berharap RUU TPKS ini segera disahkan sehingga dapat memberi perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air," kata Jokowi dalam keterangan pers daring diterima, Selasa (4/1/2022).

Selain mengutus dua menterinya, Jokowi juga meminta kepada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS bisa segera menyiapkan daftar inventaris masalah terhadap draft yang sedang disiapkan DPR.

"Sehingga proses pembahasan bersama lebih cepat, masuk ke pokok subtansi untuk memberi kepastian hukum serta menjamin perlindungan korban," kata Jokowi memungkasi.