Ini Rincian Anggaran MPR yang Dikeluhkan Turun hingga Picu Desakan Pecat Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Ketegangan antara Pimpinan MPR dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kian memanas. Bahkan muncul desakan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot Sri Mulyani dari kabinetnya.

Selain karena ketidakhadiran Sri Mulyani dalam dua undangan yang dikirim MPR, perseteruan itu juga dilatarbelakangi masalah anggaran. Disebutkan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, anggaran untuk MPR terus turun, padahal jumlah pimpinannya bertambah.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Desember 2021.

Selain itu, Sri Mulyani juga menjanjikan sosialisasi empat pilar yang dilakukan MPR sebanyak enam kali. Namun kenyataannya, hanya empat kali dalam setahun.

Lantas, berapa rincian anggaran MPR yang terus menurun hingga memicu ketegangan dengan Menkeu Sri Mulyani? 

Merujuk Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L) tahun anggaran 2021 serta 2022, anggaran MPR RI mengalami pertumbuhan rata-rata 0,9 persen dalam rentang 2016 hingga 2021. Pada 2017, MPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 814,5 miliar.

Peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 2018, di mana MPR mendapatkan alokasi anggaran mencapai Rp1,04 triliun.

Di tahun 2020, terdapat perubahan komposisi Pimpinan MPR RI dari delapan orang menjadi sepuluh orang sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3. Namun, pemerintah memutuskan untuk melakukan refocusing anggaran pada 2020. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang turut melanda Indonesia.

"Pada tahun 2020, sehubungan dengan adanya dampak Pandemi Covid-19, anggaran MPR juga dilakukan refocusing dan/atau realokasi anggaran sebagai bentuk burden sharing/sharing the pain," dikutip dari Buku RKA-KL 2021 yang diunggah dari situs Kementerian Keuangan, Kamis (2/11/2021).

Sementara itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 750,9 miliar untuk MPR RI yang bersumber dari rupiah murni. Dari total anggaran tersebut, sebesar 15,9 persen untuk belanja pegawai, 83,5 persen untuk belanja barang, dan 0,5 persen untuk belanja modal.

Kendati begitu, pagu MPR RI dipangkas Rp 19,2 miliar sehingga outlooknya anggaran MPR RI tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp 657 miliar. Hal ini dikarenakan pemerintah kembali melakukan refocusing anggaran yang salah satunya untuk program vaksinasi Covid-19 nasional.

"Memperhatikan perkembangan kondisi tahun 2021 dalam rangka mengamankan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, pagu MPR RI dilakukan refocusing dan realokasi sebesar Rp 19,2 miliar, sehingga outlooknya diperkirakan menjadi sebesar Rp 657,0 miliar," bunyi penjelasan di RKA-K/L tahun 2022.

Dalam RAPBN Tahun 2022, alokasi MPR RI direncanakan sebesar Rp 695,7 miliar yang seluruhnya berasal dari rupiah murni. Anggaran tersebut direncanakan untuk 2 program.

Pertama, program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan sebesar Rp 451,0 miliar. Alokasi ini direncanakan untuk membiayai kegiatan MPR RI dan alat kelengkapannya.

Kedua, program Dukungan Manajemen sebesar Rp 244,7 miliar. Alokasi ini direncanakan untuk membiayai gaji, tunjangan dan operasional Pimpinan MPR RI, honorarium staf khusus pimpinan,  tenaga ahli pimpinan dan Fraksi/Kelompok; publikasi, dan peliputan. Lalu, pelaksanaan berbagai kegiatan teknis dan administrasi bagi Sekretariat Jenderal MPR RI.