Kata Wagub DKI Soal Nasib UMP Usai MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan Pemprov DKI Jakarta tengah mencari solusi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengupahan. Riza pun menyampaikan bahwa aturan pengupahan bukan keputusan mutlak pemerintah provinsi.

"Kewenangan regulasi itu adanya bukan di Pemprov, ada aturan UU Cipta Kerja, namun demikian kami akan terus memberikan perhatian mencarikan solusi terbaik untuk kepentingan pengusaha dan buruh, kepentingan pemerintah dan seluruh warga," ucap Riza di Balai Kota, Jumat (26/11) .

Politikus Gerindra itu menjelaskan, untuk pengupahan, sedianya sudah ada formulasi yang menjadi acuan Pemprov DKI dalam menentukan upah minimum provinsi (UMP). Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Pemprov melakukan penyesuaian.

Namun dalam putusan MK, Undang-Undang Cipta Kerja dianggap inkonstitusional bersyarat. Yang intinya, undang-undang tersebut dianggap bertentangan namun produk turunan dari undang-undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, tidak dianulir.

Riza pun mengakui sistem pengupahan pasca putusan MK terhimpit dengan PP 36.

"Iya dong, jadi atas dasar itu kami akan mencari solusi yang terbaik," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak seluruh gubernur di Indonesia, untuk mencabut Surat Keputusan (SK) terkait UMP 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tuntutan tersebut juga berlaku bagi seluruh bupati/wali kota di seluruh wilayah tanah air.

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua