DPR: Isu Ada 2 Matahari Kembar saat Pemilu 2024 Tidak Masuk Akal

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim memandang, usulan terkait pelaksanan Pemilu 2024 di bulan Februari ditentang beberapa pihak lantaran takut akan ada matahari kembar atau dua presiden dalam waktu bersamaan, tak masuk akal.

"Anggapan adanya matahari kembar akibat adanya capres-cawapres terpilih dalam rentang waktu cukup lama apabila pencoblosan Pemilu 21 Februari, menurut saya, ini alasan yang mengada-ada," kata Luqman pada wartawan, Minggu (10/10/2020).

Luqman mencontohkan banyak Pilkada di mana Gubernur terpilih masih memiliki banyak waktu sebelum pelantikan lantaran masih ada Gubernur eksisting.

"Dalam beberapa kali putaran Pilkada hingga 2020 kemarin, banyak daerah yang sudah memiliki kepala daerah terpilih tetapi pelantikannya masih lama menunggu habis masa periode kepala daerah eksisting. Sama sekali tidak ada gangguan keamanan," kata Luqman.

Politikus PKB itu menegaskan matahari kembar bukan hal buruk di negara demokrasi.

"Konsep matahari kembar yang menimbulkan dampak negatif hanya dikenal dalam budaya kekuasaan negara monarki dan Kekaisaran. Dan, negara kita tidak menganut sistem monarki maupun kekaisaran. Indonesia adalah negara demokrasi," ujarnya.