Bamsoet: Amandemen UUD 1945 Tidak Mungkin Membuka Kotak Pandora

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat Sidang Tahunan MPR 2021 di Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo membahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam pidato di Sidang Tahunan MPR 2021. Bamsoet menyebut amandemen konstitusi akan terbatas dan hanya fokus pada pokok-pokok haluan negara (PPHN), tidak akan melebar pada perubahan pasal lain.

"Perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak pandora, eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (16/8/2021).

7 Respons Mulai Umat Hindu, Menteri, hingga Ketua MPR soal Rencana KUA Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama

Bamsoet menyebut PPHN diperlukan untuk memastikan potret wajah Indonesia 50-100 tahun mendatang.

“50-100 tahun yang akan datang, yang penuh dengan dinamika perkembangan nasional, regional dan global sebagai akibat revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi,” ungkapnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutan peringatan Hari Konstitusi menyatakan, Undang-Undang Dasar bisa diamandemen, asal bukan mukadimah atau pembukaannya.

2 dari 2 halaman

Tak Kurangi Kewenangan Pemerintah

Keberadaan PPHN, lanjutnya, tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. Dengan PPHN, maka rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan tidak terbatas oleh periodisasi pemerintahan yang bersifat electoral,” tandasnya.