Sukses

TNI-Polri Kerahkan 50 Ribu Personel Kawal PPKM Darurat Jawa Bali

Liputan6.com, Jakarta - TNI-Polri telah bersiap mengawal pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali yang diberlakukan pada 3-20 Juli 2021. Total petugas yang dikerahkan mencapai 50 ribu personel lebih.

"Seluruh perkuatan yang akan kita gelar mulai besok itu ada 21 ribu lebih, TNI disiagakan 32 ribu lebih," kata Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto dalam konferensi virtual, Jumat (2/7/2021).

Imam berharap, jumlah tersebut dapat maksimal memenuhi setiap kebutuhan pengamanan dan pelayanan selama hampir 20 hari ke depan saat pelaksanaan PPKM Darurat.

"Ini nanti kita 50 ribu ini mudah-mudahan walaupun jumlahnya tidak signifikan tetapi dengan kegiatan-kegiatan terencana, kemudian menyasar 12 sasaran yang sudah ditetapkan dalam PPKM Darurat itu, mudah-mudahan bisa efektif dan tepat sasaran," jelas dia.

Lebih lanjut, Polri menggelar operasi Aman Nusa II dalam upaya penanganan Covid-19. Dari sekitar 7 tujuh Satgas yang dibentuk, Satgas Binmas mendapat perkuatan selama PPKM Darurat nanti.

"Kegiatan kita mudah-mudahan terlihat masif dengan sasaran-sasaran yang sudah diprioritas," Imam menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Inmendagri Terbit, Pemerintah Ancam Tutup Restoran dan Mal yang Langgar PPKM Darurat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pelaku usaha, restoran, mal serta transportasi umum di Jawa dan Bali harus mematuhi aturan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Jika tidak, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penutupan usaha.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Aturan ini diteken Tito pada 2 Juli 2021.

"Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum ke-10 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari Inmendagri, Jumat (2/7/2021).

Adapun PPKM darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021. Selama periode ini, sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen bekerja dari kantor atau work from office (WFO) dengan protokol kesehatan ketat.

Sementara itu, sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persenWFO dengan protokol kesehatan. Sektor kritikan diperbolehkan menerapkan 100 persen WFO.

Kemudian, jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 20.00 waktu dengan kapasitas pengunjung 50 persen). Sedangkan, apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

Selanjutnya, kegiatan makan/minum di tempat umum baik warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan atau mal hanya menerima delivery atau take away. Pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara.

"Kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan," bunyi Inmendagri.

Selain itu, transportasi umum seperti, kendaraan umum, angkutan masal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa atau diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen. Baik penumpang maupun pengendara wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

PPKM darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4. Kebijakan ini juga diterapkan di 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.