Lili Pintauli Diduga Berkomunikasi dengan Tersangka Tanjungbalai, Ini Alasan ICW

Liputan6.com, Jakarta Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (LPS) patut diduga memiliki komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Hal itu diketahui dari pernyataan LPS saat jumpa pers yang cenderung ambigu.

"Di satu sisi Lili mengatakan tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka, namun pada bagian lain, Lili menyebutkan tidak dapat menghindari komunikasi dengan para kepala daerah," kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/5/2021).

Kurnia mengingatkan, menjalin komunikasi dengan pihak diduga berperkara menyalahi kode etik dan melanggar hukum. Hal itu tertuang dalam Pasal 36 jo Pasal 65 UU KPK dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan bagian Integritas angka 11 Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2020.

"Patut untuk dicermati, tindakan menjalin komunikasi dengan pihak yang sedang berperkara merupakan pelanggaran hukum dan etik bagi setiap Pegawai, Pimpinan, maupun Dewan Pengawas KPK," tegas Kurnia Ramadhana.

Demi meluruskan dugaan dari pernyataan LPS, Kurnia mendesak Dewan Pengawas segera memanggil LPS atas dugaan tersebut dan menyita alat komunikasi yang selama ini digunakan oleh LPS.

"Penyitaan ini dinilai penting untuk menelusuri dua isu, yakni apakah benar ada komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai pasca yang bersangkutan resmi diselidiki oleh KPK? kemudian, apakah ada komunikasi lain dengan kepala daerah yang juga sedang diusut perkaranya oleh KPK?" Kurnia menandasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: