Di Hadapan Kepala Daerah, Firli Bahuri: Korupsi Penyebab Negara Gagal

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta para kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta para kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan menerapkan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahannya.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi 'Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Daerah' yang berlangsung di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat.

Firli menyebut, korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara, tetapi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak rakyat.

"Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota merapatkan barisan untuk memberantas korupsi, karena korupsi adalah kejahatan serius. Korupsi menyebabkan negara gagal dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni keadilan sosial," ujar Firli di hadapan kepala daerah Jabar, Selasa (16/3/2021).

Dalam pertemuan ini, sebanyak 27 kepala daerah di Jabar yang hadir menandatangani Komitmen Bersama dalam Rangka Mendukung Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Ada lima bentuk dukungan dalam komitmen bersama ini, yaitu, pertama implementasi pencegahan korupsi melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencakup area (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD, (2) Pengadaan Barang dan Jasa, (3) Perizinan, (4) Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), (5) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), (6) Optimalisasi Pajak Daerah, (7) Manajemen Aset Daerah, dan (8) Tata Kelola Keuangan Desa.

Dua, melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Pengamanan BMD melalui sertifikasi, dan melakukan upaya penyelesaian atas BMD yang bermasalah melalui penertiban dan pemulihan aset daerah.

Tiga, melakukan upaya dalam rangka menggali potensi pajak daerah dan mengembangkan inovasi dalam rangka optimalisasi pajak daerah.

Empat, mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta Badan Pendidikan SDM Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tata kelola jejaring pendidikan yang berintegritas.

Lima, melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geledah rumah politis sekaligus anggota DPR dari fraksi PDIP. Penggeledahan terkait kasus korupsi bansos covid-19 yang libatkan mantan mensos, Juliari Batubara.

2 dari 2 halaman

Waspada Kelola Pemerintahan

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jabar Ridwan Kamil mengingatkan Bupati dan Walikota, khususnya yang baru saja menjabat, untuk waspada dalam mengelola pemerintahannya.

"Pertemuan kali ini penting, karena banyak kepala daerah baru, sehingga butuh penyesuaian atas sistem birokrasinya. Di samping itu, kepala daerah baru jangan terlena oleh posisi baru. Sesuai arahan KPK, kita juga harus fokus pada pencegahan korupsi. Pastikan rotasi atau mutasi pegawai obyektif. Jauhi praktik transaksional," kata Ridwan.

Bersama Dua Tersangka Lainnya, Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Dakwaan Dugaan Korupsi

Artis Sandra Dewi (tengah) berjalan ke ruangan pemeriksaan setibanya di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (4/4/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/4/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Firli Bahuri