17 Maret 2021 Tilang Elektronik Siap Diberlakukan di Lebih dari 10 Polda

Liputan6.com, Jakarta Program 100 hari kerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo untuk menerapkan tilang elektronik di beberapa wilayah, terus digencarkan oleh masing-masing wilayah Polda yang tersebar di Indonesia.

Kepolisian akan terus menggencarkan penerapan tilang berbasis elektronik atau disebut electronic traffic law enforcement ( ETLE).

Dalam targetnya kali ini, meski seluruh Polda belum menerapkan di wilayah hukumnya, namun Listyo Sigit, menginginkan 10 Polda sudah siap jalankan regulasi baru ini. Kakorlantas Polri Irjen Istiono menyampaikan, pihaknya menargetkan tilang elektronik atau e-TLE dilaksanakan di 10 Polda pada 17 Maret mendatang.

"Kita rencanakan nanti launching tahap 1 oleh Kapolri tanggal 17 Maret di 10 Polda. Ini sudah konfirmasi semua, sudah oke semua," tutur Istiono dalam Rapim TNI Polri 2021 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Februari 2021.

Istiono merinci, 10 Polda tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda DIY, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Barat, Polda Lampung, dan Polda Sulawesi Selatan.

"Bagi polda-polda yang ngikut di launching program utama silakan. Masih saya buka untuk selain 10 Polda ini," jelas dia.

Adapun pelaksanaan program e-TLE tahap dua akan dilaksanakan pada 28 April 2021. Sejauh ini, Polda Sulawesi Selatan baru saja menyusul untuk mendaftar.

"Itu yang sudah daftar 12 Polda," Istiono menandaskan.

Istiono berharap program tilang elektronik ini dapat berangsur-angsur dilakukan seluruh jajaran, tentunya didukung oleh fasilitas teknologi yang tersedia.

Pengaplikasian sistem E-Tilang sendiri dimulai gaungkan Listyo Sigit yang saat itu masih menjadi calon Kapolri. Hal ini disampaikan oleh Listyo dalam kegiatan Fit and Proper Test bersama Anggota DPR beberapa waktu lalu di Senayan, Jakarta.

"Dalam waktu 100 hari ini saya sudah meminta kepada Bapak Kakorlantas untuk segera mengembangkan pelayanan lain, masalah tilang elektronik, saya harapkan kurang lebih 10 Polda bisa melakukan pelayanan tilang," terang Listyo.

Dengan diberlakukannya tilang elektronik, maka nantinya petugas yang ada di simpang jalan tidak lagi melakukan tindakan penilangan. Mereka juga tidak bisa melakukan tilang di tempat karena sudah terekam melalui CCTV yang sudah disebat di setiap daerah.

"Interaksi bisa berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang. Karena itu, kami hindari. Sehingga tampilan Polri, layanan publik, bisa betul memberikan layanan terbaik, profesional, dan menghilangkan hal-hal menimbulkan korupsi," tambah Listyo.

Namun yang perlu dicatat adalah untuk beberapa wilayah yang belum difasilitasi dengan CCTV, pihak kepolisian masih berwenang untuk melakukan tilang di tempat.

Sejumlah daerah pun telah menyatakan siap memberlakuan tilang elektronik mulai 17 Maret 2021, salah satunya di kota Padang. Secara teknis, tilang elektronik ini memanfaatkan CCTV yang terhubung ke ruangan regional traffic management centre.

Padang dan Sulut Siap Terapkan Tilang Elektronik

Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir mengatakan saat ini tilang elektronik diberlakukan di 5 titik lokasi yang menjadi prioritas.

"Ke-5 titik tersebut sudah dipasang CCTV," kata Imran, Rabu (17/2/2021).

Pihaknya akan meluncurkan tilang elektronik ini pada 17 Maret 2021 yang akan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia menyebut 5 titik kawasan pemberlakuan tilang elektronik ini yakni simpang kandang yang berada di antara Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sandang Pangan dan Jalan H Agus Salim.

Kemudian simpang empat antara Jalan Bagindo Aziz Chan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Moh Yamin dan Jalan Proklamasi. "Selanjutnya di simpang tiga dekat Bank Indonesia yaitu Jalan Jenderal Sudirman dan A Yani," ujarnya.

Lokasi lainnya, yakni di persimpangan antara Jalan Jenderal Sudirman, Ujung Gurun, Mangunsarkoro dan Rasuna Said.

"Terkahir Persimpangan Jambria di dekat Masjid Raya Sumbar," jelas kapolresta.

Ia menyempaikan, teknis penilangan misalnya pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas, maka wajah pelanggar akan terekam dan nomor kendaraan juga terdeteksi.

Pelanggaran yang diprioritaskan seperti tidak mengunakan helm, melawan arus, tidak memakai sabuk pengaman. Pengiriman bukti pelanggaran dan penilangan memanfaatkan PT Pos Indonesia.

"Semuanya dengan sistem elektronik, surat tilang dikirim langsung ke alamat," ia menambahkan.

Tilang elektornik juga siap diberlakukan di di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Sulut Kombes Pol Iwan Sonjaya.

"Saat ini Polda Sulut sedang berupaya melengkapi berbagai perlengkapan penunjang ETLE, yang akan digelar di Sulut, khususnya di wilayah Kota Manado, yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado," ujar Iwan, Rabu (24/2/2021).

Iwan mengatakan, ditargetkan sistem tersebut sudah bisa ikut diluncurkan secara nasional pada 17 Maret 2021 nanti. ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi.

"Ini menggunakan perangkat elektronik berupa kamera atau alat yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis atau automatic number plate recognition," ujar Iwan.

Melalui ETLE ini, tidak ada interaksi langsung atau kontak fisik antara petugas dan pelanggar sehingga menjadi metode yang paling tepat di era 'New Normal' di tengah pandemi Covid-19.

Berbagai pelanggaran yang dapat dideteksi oleh ETLE yaitu pelanggaran APIL atau traffic light (menerobos lampu merah), pelanggaran marka jalan (garis stop), pelanggaran ganjil-genap. Tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran melawan arus.

"Juga pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu pada kawasan atau jalur tertentu, pelanggaran pajak kendaraan serta uji berkala kendaraan," beber Iwan.

Iwan mengatakan, pelanggaran akan direkam oleh kamera pemantau, termasuk nomor registrasi kendaraan tersebut, kemudian data pelanggaran akan diolah di RTMC Polda Sulut. Selanjutnya, hasil verifikasi tersebut dikirimkan kepada alamat si pelanggar dalam waktu 3 hari, melalui PT Pos.

"Setelah diterima oleh pelanggar, diberikan waktu 7 hari pelanggar untuk memverifikasi pelanggarannya dengan cara mengirimkan konfirmasi balik, baik melalui website, email atau datang langsung ke Posko ETLE di RTMC Ditlantas Polda Sulut," ungkap Iwan.

Setelah melakukan konfirmasi, pelanggar akan diberikan BRIVA atau BRI virtual terkait pelangaran yang terjadi serta besarnya denda yang akan dibayarkan.

Jika pelanggar tidak menyelesaikan dalam waktu 7 hari, maka akan dilakukan pemblokiran kendaraan pada saat pembayaran pajak setiap tahunnya.

"Namun pemblokiran akan dibuka apabila pelanggar sudah menyelesaikan denda yang telah dibebankan," katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: