4 Respons DPD Demokrat Berbagai Daerah Terkait KLB Deli Serdang

DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat menolak dengan tegas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum pada Jumat, 5 Maret 2021.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Suhardi Duka mengatakan, keputusan itu disampaikan saat rapat konsolidasi bersama ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se-Sulawesi Barat, Sabtu, 6 Maret 2021.

"DPD beserta seluruh DPC Partai Demokrat se-Sulbar tidak menghadiri KLB tersebut," kata Suhardi saat rapat konsolidasi di Sekretariat DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat.

Suhardi menambahkan, pihaknya menilai kepemimpinan Mantan Panglima TNI hasil KLB itu inkonstitusional dan tidak sesuai dengan Undang-undang Partai Politik. Selain itu, KLB itu juga tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Kami meminta Presiden Joko Widodo dan Kemenhumkam untuk imparsial atau netral di dalam menilai kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V 2020 lalu dengan KLB yang dianggap tidak konstitusional," tegas Suhardi.

Suhardi juga menegaskan, semua pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat se-Sulawesi Barat solid mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka membuat penyataan sikap dukungan terhadap kepemimpinan AHY.

"Kami pastikan semua jajaran pengurus Demokrat Sulbar tetap bersama AHY sesuai hasil kongres Demokrat 2020 yang sah sesuai AD/ART partai," tutup Suhardi.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Maluku Utara (Malut) mengusulkan agar pengurus DPP Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memecat kader lainnya yang ikut dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut.

"Kami telah mengusulkan ke AHY untuk mengambil langkah tegas terhadap oknum kader Partai Demokrat yang terbukti ikut KLB di Sumut," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Malut Rusdi Yusuf di Ternate, seperti dilansir Antara, Minggu, 7 Maret 2021.

Menurut dia, KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, ilegal dan institusional.

Dia mengatakan, ada sejumlah kader di DPD Demokrat Malut juga ikut-ikutan mendukung KLB tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, AHY, untuk melakukan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang ikut dalam KLB tersebut.

Menurut dia, sejumlah kader PD Malut diduga mengikuti KLB di Deli Serdang yakni Sekretaris DPD Malut Fahri Sangaji, pengurus DPD Demokrat Malut Akbar Basra dan Ketua DPC Halmahera Tengah Masri Hidayat dan Ketua DPC Halmahera Utara Julius Dagilaha.

"Kami menilai, KLB yang dilakukan oleh sekelompok orang di SUmut dan diikuti sejumlah kader Partai Demokrat di Malut itu sangat bertentangan dengan AD/ART partai, karena sesuai ketentuan di partai, dalam AD/ART posisi DPP sebagai penyelenggara dan KLB dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai," ujarnya.

Rusdi menilai, tindakan KLB memang prosedurnya dinilai bertentangan dengan peraturan partai, sehingga dia meminta Kemenkumham tidak mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas hasil KLB tersebut.

Seluruh anggota DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah bersama 35 DPC melakukan ikrar kesetiaan pada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah 2021 di Semarang.

"Hal tersebut sesuai Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai ketua umum dan sudah disahkan Kemenkumham Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 - 2025 tertanggal 27 Juli 2020," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jateng Rinto Subekti pada penutupan Rakorda 2021 di Semarang, Minggu, 7 Maret 2021, dikutip Antara.

Selain berikrar setia kepada AHY, DPD Partai Demokrat Jateng juga bertekad melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) serta meminta kepada DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang terbukti berkhianat dan melanggar etika politik.

DPD Partai Demokrat Jateng juga meminta kepada Kemenkumham untuk tidak mengesahkan apapun yang dihasilkan oleh kongres luar biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Semua kader Partai Demokrat se-Jateng siap merapatkan barisan untuk menjaga soliditas guna melawan Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan (GPK-PD ) atau hasil KLB ilegal," ujar Rinto.

Dalam kesempatan tersebut, Rinto juga secara tegas menolak hasil KLB karena pelaksanaannya bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Ketua DPD Partai Demokrat Jateng dan 35 Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten/kota se-Jateng juga tidak ada satupun yang hadir ataupun menandatangani surat kuasa atau mandat yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri dan atau mewakilinya dalam KLB ilegal.

"Jika ada yang mengatasnamakan ketua DPD/DPC Partai Demokrat wilayah Jateng menghadiri dan atau mewakili dalam KLB ilegal adalah tidak sah, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum," jelas dia.

DPD Partai Demokrat DKI Jakarta melangsungkan cap jempol darah pada sebuah baliho bergambar setengah badan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta Santoso mengatakan, hal itu untuk menegaskan keloyalan terhadap kepemimpinan AHY di Demokrat.

"Sebagai bukti dukungan dan kecintaan kami, kader Partai Demokrat DKI Jakarta, hari ini, Minggu, 7 Maret 2021 bertempat di Sekretariat DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, melakukan apel siaga penandatanganan dan cap jempol darah kader Demokrat DKI Jakarta sebagai bentuk dukungan dan loyalitas kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," kata Santoso, Minggu, 7 Maret 2021.

Dia mengatakan, sikap itu juga sebagai bentuk perjuangan agar kebenaran ditegakkan. "Serta membuka hati pemerintah untuk tidak berbuat zalim kepada Parti Demokrat," ujar dia.

Menurutnya hal itu bukan tindakan gagah-gagahan tapi murni sebagai wujud kebulatan tekad kader Partai Demokrat DKI Jakarta.

Santoso mengatakan, pihaknya meminta maaf kepada masyarakat atas hiruk pikuk yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Hal itu semata-mata merupakan respons dari kader yang ingin mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partainya.

"Kami hanya ingin perjuangkan keadilan. Dan ini bukan hanya tentang Demokrat namun juga demi 'Selamatkan Demokrasi', kami mohon doa dan dukungan dari semua lapisan masyarakat," kata dia.

Kemudian, Santoso menegaskan DPD Demokrat DKI Jakarta akan memecat kadernya yang terlibat dengan kudeta AHY. Santoso ingin jajarannya tetap setia kepada AHY.

"Tidak ada toleransi bagi kader yang coba-coba bermain mata mempengaruhi kader lain untuk bergabung dengan mereka maka saya sebagai ketua DPD DKI Jakarta akan memecat langsung pada yang bersangkutan," kata dia.

Menurut Santoso, kader Demokrat DKI tetap setia bersama kepemimpinan putra Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Dia mengatakan, tak ada kadernya yang berkhianat ke kubu kontra AHY yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumut.

"Alhamdulillah DPD DKI mulai dari provinsi, DPC PAC dan ranting tetap solid mendukung AHY dan tidak ada satu orang pun yang menyebrang kepada kubu KLB abal-abal itu," tegas Santoso.