3 Daerah Ini Putuskan Batal Gelar Belajar Tatap Muka

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tetap memberlakukan kebijakan belajar dari rumah untuk seluruh sekolah pada semester genap tahun ajaran (TA) 2020/2021 karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan, kesehatan dan keamanan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas yang utama di masa pandemi ini.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara langsung di semester genap TA 2020/2021. Prioritas utama adalah kesehatan dan keamanan para peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan, sehingga seluruh sekolah di DKI Jakarta tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah (BDR)," ujar Nahdiana dalam keterangan tulis, Jakarta, Sabtu (2/1/2021).

Kendati demikian, Nahdiana menuturkan pihaknya akan terus melakukan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam mempersiapkan rencana pembelajaran tersebut.

Beberapa rekomendasi pun telah diterima demi menjamin kesehatan dan keselamatan peserta didik dalam kebijakan pembelajaran tatap muka yang diambil.

Menurut dia, Pemprov DKI telah mempersiapkan Laman Siap Belajar. Laman ini digunakan untuk melakukan assessment terhadap sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta. 

Laman Siap Belajar ini bertujuan untuk mengukur kesiapan satuan-satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada semester genap TA 2020/2021.

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan membatalkan sekolah tatap muka yang rencananya mulai digelar pada Januari 2021 mendatang. Pembatalan tersebut dikarenakan Kota Depok masih mengalami perubahan status zona.

"Kita belum berani tatap muka, jadi di semester dua nanti awal Januari masih PJJ," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin, Kamis, 17 Desember 2020.

Thamrin mengungkapkan, untuk pembalajaran pada semester dua di tengah pandemi Corona akan dituangkan dalam Perwal terkait pedoman PJJ. Menurutnya, dibatalkannya pembelajaran tatap muka di sekolah karena Pemerintah Kota Depok belum dapat memastikan pandemi corona akan berakhir.

"Kesimpulan rapat untuk di Kota Depok belum dilakukan tatap muka di semester dua. Kita juga menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik," ucap Thamrin.

Dia menuturkan, melihat kondisi seperti saat ini di mana Kota Depok masih masuk zona merah, dirinya tidak ingin berspekulasi membuka kembali sekolah tatap muka. Apalagi Kota Depok masih mengalami perubahan status dari zona merah ke zona oranye maupun sebaliknya.

"Karena masih mengalami perubahan status zona di Kota Depok, kami ingin melindungi anak dari penyebaran Corona," tutup Thamrin.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Kalbar. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Muhammad Ayub mengatakan, tatap muka di sekolah yang semula direncanakan mulai 4 Januari 2021, terpaksa kembali ditunda.

Sebelum sampai kepada keputusan untuk menunda pembelajaran tatap muka, Ayub mengaku pihaknya  telah membuat skenario dan berbagai persiapan berdasarkan keputusan bersama empat menteri yang membolehkan pembelajaran tatap muka.

"Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya melakukan langkah-langkah antara lain kita menginstruksikan kepada sekolah untuk menyiapkan berbagai keperluan untuk kegiatan tersebut dan terus melakukan pengawasan di lapangan," tuturnya, Jumat, 1 Januari 2021.

Kemudian, katanya, sampai 26 Desember 2020, pihaknya melakukan penilaian kesiapan dari setiap sekolah tingkat SD sampai SMP, di mana ternyata 90 persen lebih sekolah telah mengisi formulir kesiapan.

"Artinya mereka menyatakan siap pembelajaran tatap muka dan kami melakukan verifikasi lapangan dan mengambil sampel 156 sekolah SD dan SMP dan hasilnya 98 persen sekolah dalam posisi siap melakukan pembelajaran tatap muka," kata Ayub.

Namun, katanya, tiga hari kemarin, pihaknya mendapatkan informasi baik dari pusat kemudian keluarnya surat dari edaran dari gubernur dan beberapa masukan-masukan dari berbagai pihak, akhirnya pihaknya melakukan penundaan pembelajaran tatap muka.