KPU Minta Tambahan Anggaran Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU RI, Arief Budiman saat mengumumkan rilis 32 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi, Jakarta, Selasa (19/2). Hingga kini, tercatat 81 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilu 2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran kebutuhan Pilkada 2020 sudah dicairkan pemerintah pada awal Juni. Sebab, pada bulan tersebut sudah memasuki tahapan Pilkada.

"Tahapan disepakati kalau tidak 6 Juni ya 15 Juni. Artinya kebutuhan anggaran harus dapat dipenuhi sebelum tahapan," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual, Kamis (28/5/2020).

Arief mengatakan, dukungan anggaran tersebut untuk mendukung perlengkapan panitia penyelenggara di masa tahapan Pilkada.

"Panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan mengerjakan tahapan proses verifikasi dukungan calon perseorangan, memutakhirkann data pemilih, itu perlu dukungan anggaran," tutur dia.

Arief khawatir anggaran untuk tahap awal Pilkada belum dapat terpenuhi. Maka dari itu, penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 perlu dukungan lebih dari DPR dan pemerintah.

"Kalau untuk Desember insya Allah ada waktu untuk mencairkan. Nah (tahapan) pada Juni harus dipenuhi, tahapanya sudah mau mulai," tukasnya.

2 dari 2 halaman

Beli APD Covid-19

Sebelumnya, KPU mengajukan penambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020 sebesar Rp 535,9 miliar. Duit ini akan digunakan pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pemilu dan pemilih.

"Tambahan anggaran untuk kebutuhan logistik APD sebesar Rp 535,9 miliar," kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam RDP bersama Komisi II DPR RI pada Rabu kemarin (27/5).

Dia mengatakan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk membeli masker bagi pemilih sebanyak 105 juta orang sebesar Rp 263,4 miliar. Kemudian, untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp 259,2 miliar.

Selain itu, KPU berencana membeli alat kesehatan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp 10,5 miliar dan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp2,1 miliar.

Di hadapan awak media, Wahyu meminta maaf kepada masyatakat Indonesia dan jajaran KPU.