Jokowi Minta Kepala BNPT Boy Rafli Libatkan Ulama untuk Deradikalisasi

Kapolri Lantik Enam Kapolda Baru — Kapolda Papua yang baru saja di lantik Irjen Boy Rafli Amar menggantikan Irjen Paulus Waterpau saat acara pelantikan perwira tinggi kepolisian di Mabes Polri, Jakarta, Jum'at (28/4). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Boy Rafli Amran mengaku dapat arahan khusus dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi meminta agar BNPT memperluas program deradikalisasi yang sudah berjalan.

"Bapak Presiden telah juga memberikan instruksi pada saya agar terus melakukan peningkatan, perluasan upaya-upaya deradikalisasi yang telah dicapai," kata Boy Rafli usai dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala BNPT di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Ahmad Nurwakhid: Karena Terpapar Paham Radikal, Saya Ditahan Provos 21 Hari

Menurut dia, sejumlah aktivitas deradikalisasi yang telah berhasil yakni, kerja sama dengan mantan napi terorisme untuk mengembalikan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tak sejalan.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta mantan Kapolda Papua itu untuk melibatkan para ulama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang pemikirannya tak sejalan dengan Pancasila.

"Termasuk mengikutsertakan ulama-ulama dalam memberikan pencarahan pada masyarakat. Sehingga generasi muda kita tidak banyak yang terbawa, terpengaruh oleh pemikiran yang tidak sejalan dengan utamanya adalah nilai-nilai luhur bangsa kita yang berdasarkan Pancasila," ujar Boy.

"Kita berterima kasih ulama-ulama di Indonesia ini adalah ulama yang hubbul wathan minal iman," sambung Ketua BNPT.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Irjen Pol. Boy Rafli Amar resmi dilantik Presiden Joko Widodo menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Boy Rafli sebelumnya juga sempat menjadi Kapolda Banten dan Papua.

2 dari 2 halaman

Kritik

Sebelumnya, mantan narapidana teroris, Yudi Zulfachri sempat mengungkap kendala dari program deradikalisasi yang dimiliki BNPT. Yudi menilai maraknya terorisme di Indonesia karena program deradikalisasi tidak menyentuh ideologi objeknya.

Menurut dia, para teroris biasanya akan menanamkan paham-paham radikal kepada target sehingga bersedia melakukan teror.

"Ini yang saya alami sendiri, bagaimana saya lulusan STPDN, telah ditanamkan ideologi nasionalisme, kebangsaan 4 tahun. Tapi akhirnya keluar dari PNS dan masuk kelompok teroris. Kenapa? Karena ada ideologi lain yang masuk," kata Yudi di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 19 Mei 2018.

Yudi menuturkan, program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah hanya sampai mengubah perilaku radikal. Namun, tidak menghilangkan ideologi radikal yang sudah tertanam pada seorang teroris.

Yudi menyebut pemerintah harus melibatkan ormas-ormas Islam untuk membantu menjalankan program deradikalisasi kepada para teroris. Sebab, seorang teroris biasanya mendengarkan pemuka agama.

"Tidak bisa BNPT datang, memodernisasi, pasti ditolak. Saya waktu itu yang memodernisasi pemahaman saya Ustaz Al Imron. Keterlibatan ormas Islam itu sangat diperlukan," tandas Yudi.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
BNPT
boy rafli amar
Deradikalisasi