Praperadilan Kedua Bergulir, Roy Suryo Bantah Ambil Data Elektronik Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Sidang praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait status tersangkanya dalam perkara tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026). Agenda persidangan kali ini adalah penyampaian jawaban Polda Metro Jaya atas permohonan praperadilan yang diajukan pemohon.

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji mengatakan, pihaknya menggugat keabsahan penetapan tersangka karena menilai penyidik belum memiliki sedikitnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

“Dalam praperadilan ini yang kami uji adalah apakah penyidik mempunyai minimal dua alat bukti yang sah dan berkualitas untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka,” kata Gafur kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Menurut dia, kliennya dijerat Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun penjara hanya karena menyampaikan analisis terhadap ijazah Jokowi yang diunggah akun Dian Sandi di media sosial X.

Gafur menilai data elektronik yang menjadi objek perkara merupakan milik akun yang mengunggahnya. Hingga kini tidak mengalami perubahan maupun kerusakan.

“Sampai hari ini data elektronik yang diunggah Dian Sandi masih ada dan masih bisa diakses. Tidak mengalami perubahan ataupun kerusakan,” ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya meminta Polda Metro Jaya menjelaskan alat bukti yang menjadi dasar penetapan Roy Suryo sebagai tersangka, termasuk apakah terdapat saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung dugaan tindak pidana sebagaimana disangkakan.

Sementara itu, Roy Suryo menegaskan dirinya tidak melakukan pengambilan data elektronik secara melawan hukum. Menurut dia, dokumen yang dipersoalkan telah diunggah ke ruang publik oleh pemilik akun sehingga dapat diakses masyarakat.

“Dian Sandi dengan kesadarannya sendiri mem-posting itu kepada publik. Sampai sekarang datanya masih ada,” kata Roy.

Ini merupakan praperadilan kedua Roy Suryo. Praperadilan pertama sudah diputuskan pada Selasa (7/7/2026).

Dalam putusannya, PN Jaksel mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Roy Suryo. Hakim tunggal I Ketut Darpawan menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah.

“Memutuskan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian,” kata I Ketut Darpawan.

I Ketut Darpawan menyatakan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya Nomor SP.Dah-Rumah/373/VI/Res.1.24/2026/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 18 Juni 2026 tidak sah.

Selain itu, I Ketut Darpawan juga menyatakan penangkapan terhadap Roy Suryo berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/7036/Res.1.14/2026/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 19 Juni 2026 tidak sah.

“Menyatakan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/4586/VI/Res.1.14/2026/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah,” ujar I Ketut Darpawan.

Dalam amar putusan lainnya, I Ketut Darpawan membebankan biaya perkara kepada termohon dengan jumlah nihil. Sementara permohonan pemohon untuk selebihnya ditolak.