Sukses

Ahmad Sahroni Minta KPK Awasi Anggaran Rp 5,6 Triliun untuk Kartu Prakerja

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 5,6 triliun untuk menjalankan program kartu Prakerja. Di mana, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggarannya.

"Ini jumlah anggarannya besar sekali. Nggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran Kartu Prakerja. KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi," ucap Sahroni dalam keterangannya, Kamis (30/4/2020).

Politisi NasDem ini KPK bisa mengawasi segala tahapan dalam Kartu Prakerja, mulai dari penunjukkan vendor penyedia layanan, hingga pencairan dananya nanti.

Dirinya pun menyarankan agar KPK bisa membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi program kartu Prakerja ini.

"Karenanya saya meminta KPK untuk membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan atas anggaran sebesar Rp. 5,6 triliun tadi. Ini duit rakyat banyak sekali di sini, jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan serta akuntabel. KPK wajib mengawasi," ungkap Sahroni.

 

2 dari 3 halaman

Awasi Program Lain

Tak hanya terkait kartu Prakerja, Sahroni juga meminta KPK untuk turut mengawasi program lain seperti bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Nggak cuma Prakerja aja, tapi juga Bansos dalam rangka penanganan Covid-19, itu KPK harus hadir, awasi," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: