Omnibus Law Diharapkan Akomodir Semua Kepentingan Ekonomi Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat dari Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika menyatakan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus dipastikan memberikan perlindungan terhadap usaha kecil, kelestarian lingkungan, dan kedaulatan ekonomi nasional.

"RUU tersebut harus mengadopsi lima kepentingan ekonomi nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Ahmad, Kamis (12/3/2020).

Lima kepentingan ekonomi nasional yang wajib terakomodir adalah, memastikan stabilitas ekonomi terjaga. meningkatkan mutu dan keadilan pembangunan,  memperkuat kedaulatan dan kemandirian ekonomi, memastikan keberlanjutan pembangunan dan terakhir tata kelola pembangunan yang kian mapan, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

"Ukuran-ukuran tersebut yang mesti dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam tiap pembahasan, pasal demi pasal," ujarnya.

Untuk itu, Ahmad berpesan bahwa RUU Omnibus Law perlu dibahas secara utuh dan hati-hati. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan sehingga tujuan besar dapat diraih bersama tanpa ada yang ditinggalkan atau dirugikan.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, menyebut dengan adanya Rancangan Undang-undang Omnibus law bisa mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih siap bersaing daripada sebelumnya.

"Pada intinya spirit omnibus law untuk UMKM adalah menyiapkan UMKM lebih siap bersaing tumbuh dripada sebelumnya. Jadi di omnibus law ada kemudahan yang diberikan, salah satunya kemudahan untuk perizinan, pendirian, pembiayaan, dan jaminan marketnya. Koperasi juga sama ada kemudahan untuk membangun koperasi," Teten kepada awak media usai kegiatan Ngetem X KUMKM, di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Ia pun berharap dengan omnibuslaw ini bisa mengembangkan UMKM, dengan mendorong investasi asing untuk bermitra dengan UMKM, "Justru investasi di UMKM bisa mendorong UMKM melakukan scalling up," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: