Kemendikbud: Rekomendasi TCAB, Monas Tidak Boleh untuk Formula E

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid mengatakan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACB) telah mengeluarkan rekomendasi kawasan Monas tidak digunakan untuk Formula E.

Menurut Hilmar, sebagai cagar budaya, Monas memang tidak bisa sembarangan diubah.  Hilmar menyarankan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berkonsultasi dengan tim ahli cagar budaya DKI terlebih dahulu. 

"Apakah boleh tidak karena ini sifatnya segala macam. Tim Ahli cagar budaya nasional setahu saya sudah membuat rekomendasi dan itu bahannya sudah cukup banget. Jadi membuat keputusan berdasarkan itu. Jadi itu saja dasarnya," kata Hilmar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Hilmar juga menegaskan, TACB Nasional sudah jelas melarang pelaksanaan event balapan internasional itu dilakukan di Monas. Sehingga semestinya tidak lagi ada perdebatan. Meskipun, dia mengakui, event balapan Formula E ini sangat baik.

"Tidak boleh (Formula E di Monas). Sederhana saja kalau kita tanya nilai sejarahnya nggak terlalu sulit lah saya kira menyimpulkan itu. Bahwa kemudian ada keinginan untuk membuat kegiatan di sana, kegiatannya sendiri kita sambut dengan sangat positif. Nggak ada problem dengan balapannya. Tapi kalau misalnya sekarang berdampak pada perubahan tata ruang, segala macam, ini kan jadi problem lain," tegas Hilmar.

Dia menambahkan, perubahan tata ruang, revitalisasi Monas sudah sesuai belum dengan undang-undang cagar budaya? Dia berpegangan pada tim ahli. Karena TACB nasional yang mengerti detilnya.

"Bukan kita menghalangi orang melakukan kegiatan. Jadi persoalan ketika dilakukan di sana. Dalam pengalaman kita kalau seandainya kayak begini, kegiatannya akan berulang. Tiap tahun. Itu kan seperti di manapun juga lama-lama jadi sirkuit. Masa Monas mau diubah jadi (sirkuit), kurang lebih begitu," tambah Hilmar.

Dia mengakui, soal penebangan pohon bukan urusan cagar budaya, tapi kalau lihat nilai sejarahnya. Pohon-pohon itu disumbangkan dari 27 provinsi sehingga menjadi simbol nasional.

"Jadi soalnya bukan di Undang-undang. Jadi jangan terlalu kaku melihatnya, ini ada UU cagar budaya dilarang harus Mendikbud. Bukan. Itu sih pemahaman bersama lah kita. Ada nilai sejarah. Kalaupun dia tidak melanggar UU, tapi norma," tegas Hilmar lagi.

Hilmar pun yakin, Anies Baswedan paham persoalan tersebut. Apalagi, Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: