Syamsuddin Haris Jadi Dewan Pengawas KPK, Bagaimana Statusnya di LIPI?

5 Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi — Lima anggota Dewan Pengawas KPK berpose saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima anggota Dewan Pengawas KPK terdiri dari Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai ketua serta Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Syamsudin Haris sebagai anggota. (Foto: Biro Pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti LIPI Sri Nuryanti yakin Syamsuddin Haris akan melepas sementara jabatan sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia setelah pelantikan Dewan Pengawas KPK. Dia meyakini, tidak akan ada rangkap jabatan.

"Jadi posisinya tidak akan merangkap, yang jelas tidak akan merangkap. Sekarang posisinya jadi Dewan Pengawas KPK," ujar Sri di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Sri menyamakan dengan kondisinya saat diangkat sebagai Anggota KPU. Dia mengatakan, ketika itu, tidak lagi menjadi peneliti di LIPI. Namun, saat sudah tak menjabat, dia kembali ke lembaga itu.

"Setelah selesai masa jabatan saya, saya kembali ke LIPI. Ini yang kemungkinan akan terjadi dengan Prof Haris atau teman-teman yang bantu di pemerintahan," kata Sri.

Namun, dia menjelaskan, Haris merupakan pejabat fungsional, maka dia harus pensiun di usia 70 tahun. Jika struktural, maka harus pensiun pada umur 60.

"Setelah dilantik mau tidak mau penyesuaian dari sisi itu. Kayak waktu saya dilantik sebagai anggota KPU, statusnya anggota KPU. Terhenti status fungsional saya di LIPI," ucap Sri soal status baru Haris sebagai Dewan Pengawas KPK.

2 dari 2 halaman

Kerap Bersuara soal Pelemahan KPK

5 Anggota Dewan Pengawas KPK jelang pelantikan di Istana Negara, Jumat (20/12/2019).(Liputan6.com/ Lizsa Egeham)

Sri sambut baik kehadiran Haris di Dewan Pengawas KPK. Menurut dia, Haris kerap bersuara tentang isu pelemahan KPK.

"Prof Haris mengerti betul dinamika didalam KPK itu sendiri maupun dinamika politik secara umum, apa yang diinginkan publik terhadap KPK," kata dia.

"Jadi berharap setelah beliau terpilih menjadi Dewas ini proses penegakkan hukum kemudian proses penguatan KPK akan terjadi gitu. Karena Dewasnya terdiri dari orang-orang yang independen secara politik dan mempunyai kapabilitas intelektual yang tidak terbantahkan," tutur Sri.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka