PPP Dukung Kejagung Tolak LGBT Lamar CPNS

Sebelumnya, syarat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 Kejaksaan RI menjadi perhatian publik. Sebab, salah satu syaratnya adalah pelamar tidak boleh berorientasi seksual Lesbian, Gay, Biseks, dan tergolong Transgender, atau (LGBT).

Amnesty International Indonesia pun kecewa dengan persyaratan tersebut. Hal itu dinilai sebagai praktik diskriminatif terhadap warga negara.

"Kebijakan ini mengecewakan. Indonesia seharusnya merekrut kandidat terbaik untuk menjadi pegawai negeri sipil, bukannya menerapkan persyaratan yang mengandung kebencian terhadap kelompok tertentu dan tidak berdasar," tutur Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Minggu (24/11/2019).

Usman menyebut, persyaratan CPNS Kejaksaan RI jelas bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Persyaratan yang bersifat diskriminatif harus segera dicabut karena melanggar konstitusi dan tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional," tegas Usman.

Penelusuran Amnesty Internasional Indonesia, dalam halaman situs perekrutan CPNS Kejaksaan Agung yakni rekrutmen.kejaksaan.go.id menyatakan, kandidat tidak boleh memiliki 'kelainan orientasi seksual' dan 'kelainan perilaku atau transgender'. Mereka juga mensyaratkan postur badan ideal dengan standar BMI 18-25 dan tidak mengidap 'cacat fisik' dan 'cacat mental'.

Kementrian Perdagangan juga sempat melarang calon pelamar LGBT walaupun persyaratan ini kemudian dicabut. Sementara, Kementrian Pertahanan melarang perempuan hamil untuk melamar.