Sukses

Zainut Tauhid Jadi Wakil Menteri Agama, Diminta Urus Pesantren Hingga Dakwah

Presiden Joko Widodo memanggil Zainud Tauhid ke Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019).

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memanggil Zainut Tauhid ke Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019). Wakil Ketua MUI itu mengatakan, saat berdiskusi, Jokowi ingin agar Zainut memperbaiki sistem pendidikan di Madrasah Diniyah dan pesantren.

Agar, kata dia, dapat melahirkan pelajar yang tidak hanya berpendidikan namun berbudi pekerti. "Tentunya memiliki tingkat kompetensi tinggi dan kepribadian Bangsa Indonesia. Masalah ini sangat serius karena ini jadi penekanan dalam sektor pengembangan SDM," kata Zainut Tauhid di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Selain itu, kata Zainut Tauhid, juga diminta mengurus soal dakwah agar bisa memberikan peningkatan ketakwaan pada Allah, memberikan ketenangan, agar tidak timbul saling fitnah.

"Dakwah harus dikelola baik agar pelaksanaan dakwah ini dilaksanakan dengan benar-benar seusai ajaran dan tuntunan agama. Juga arahan membangun atau lakukan sinergi dunia usaha dengan lembaga keagamaan. Apakah ponpes, sekolah, lembaga keagamaan lainnya agar ada sinergi," kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Diajukan PPP

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan an (PPP) mengajukan Zainud Tauhid jadi wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Hal itu dikatakan langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi.

"Wamen apa yang dipercayakan kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Jokowi. Dan PPP mengajukan Zainut Tauhid sesuai portofolio yang dimaksudkan yakni bidang keagamaan," kata Baidowi di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Baidowi mengungkapkan alasan partainya mengajukan Zainut sebagai wamen. Diantaranya karena Zainut berpengalaman di bidang agama dan sudah menjadi Politikus senior di PPP.

"Beliau senior di PPP, santri, pengurus MUI, dan mantan Ketum IPNU. Jika PPP diminta portofolio di pos lain tentu kami siapkan juga," ungkapnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.