Nasdem Siap di Luar Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Jika...

Rakernas Partai Nasdem — Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh memberi pidato saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11). Acara ini juga sekaligus sebagai peringatan HUT ke-6 Partai Nasdem. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago memberikan klarifikasi soal berita Ketua Umumnya yakni Surya Paloh mengaku siap jadi partai oposisi pemerintah. Kata dia, Paloh siap jadi oposisi jika sudah tidak ada lagi partai yang mau menjadi oposisi di Indonesia.

"(Surya Paloh bilang NasDem siap jadi oposisi?) Kan kalo tidak ada yang mau jadi oposisi," kata Irma pada merdeka.com, Senin (21/10/2019).

Irma menjelaskan saat ini partainya tidak akan keluar dari koalisi pemerintahan. Sebab, masih ada partai yang menjadi oposisi.

"NasDem tetap dukung pemerintah dan tetap di koalisi, enggak mungkin dong kami meninggalkan apa yang sudah kami menangkan? Jika masih ada yang bisa jadi check and balance kenapa harus berada di luar?," ujarnya.

Terkait Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diminta bantuannya oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di bidang pertahanan, Irma menanggapi santai. Menurutnya, masalah penunjukan menteri adalah hak prerogratif presiden.

"Penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden, tidak ada masalah bagi NasDem ," ucapnya.

Hingga kini, partai yang masih secara tegas menyatakan oposisi datang dari PKS. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, PKS bersama rakyat akan selalu kritis konstruktif membangun Indonesia.

"Saya ucapkan selamat atas pelantikan dan selamat bekerja kepada Presiden Jokowi - Kiai Ma'ruf pada periode II. Insya Allah kita akan sama-sama membangun Indonesia sebagai koalisi dan oposisi kritis konstruktif," kata Mardani, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2019).

Lebih lanjut, Legislator Fraksi PKS DPR RI itu mengatakan ada banyak PR yang tidak selesai pada 5 tahun sebelumnya yang harus dituntaskan di periode ke II, "Saya berharap Presiden Jokowi bisa menuntaskan banyak janjinya yang lalu pada 5 tahun ke depan," ujar Mardani.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan Presiden Jokowi meminta dirinya untuk membantu di bidang pertahanan. Ia pun berjanji bekerja keras setelah dilantik masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf.

2 dari 2 halaman

Janji Jokowi

Politisi Partai Golkar Dave Laksono (kiri), Politisi PKS Mardani Ali (tengah) dan Politisi Partai Demokrat Roy Suryo saat mengikuti diskusi bertema "Arena Adu Opini Ekonomi, Hukum Dan Politik" di Jakarta, Kamis (12/7). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Janji itu, kata dia, di antaranya terkait dengan konsep Revolusi Mental. Juga seperti janji pertumbuhan ekonomi sebesar 7 % yang masih belum terpenuhi, defisitnya neraca perdagangan, ekspor yang masih melempem, semrawutnya pengelolaan BPJS, Karhutla, lapangan kerja hingga menjaga kesejahteraan masyarakat,

"Belum lagi kualitas pendidikan yang belum membaik," ujar dia.

Karena itu, Mardani mengingatkan bahwa janji itu adalah hutang yang harus bayar.

"Saya mendoakan agar Pak Jokowi bisa menuntaskan semua janji dalam kampanyenya, insyaAllah bila semua janji itu bisa ditepati akan dikenang sebagai presiden yang sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun. PKS InsyaAllah akan Istiqomah menjadi oposisi kebaikan yaitu kritis konstruktif,” pungkasnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Ma'ruf Amin
Tokoh
Ma'ruf Amin merupakan ulama yang digandeng Jokowi untuk menjadi cawapres dalam Pemilihan Presiden 2019.
Lihat Selengkapnya
Ma'ruf Amin
Nasdem
Oposisi
pemerintahan jokowi