JK Sebut Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Hanya untuk Orang Mampu

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan membebani warga yang kurang mampu. Dia beralasan, kenaikan iuran untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari kalangan tidak mampu ditanggung pemerintah. 

"Ini perlu diketahui bahwa naiknya tarif itu tidak akan membebani orang miskin karena PBI itu dibiayai oleh pemerintah. Itu pesertanya lebih dari 100 juta," ujar JK di kantornya, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2019.

Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini, hanya orang mampu yang dikenakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, seperti peserta mandiri dan Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P). JK yakin, mereka bisa membayar iuran BPJS Kesehatan. 

JK lantas menyentil warga yang kerap menghabiskan uang untuk membeli pulsa. Padahal, harga pulsa lebih mahal dari iuran BPJS Kesehatan. 

"Lah ini beli pulsa aja jauh lebih besar dari itu (iuran BPJS Kesehatan), masa lebih mementingkan pulsa daripada kesehatan," ucapnya. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II akan naik secara efektif pada 1 Januari 2020. Masing-masing kelas ini akan naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 dan Rp51.000 menjadi Rp110.000.

"Yang kelas I dan kelas II, 1 Januari 2020 jadi Rp160.000 dan Rp110.000, sehingga kita bisa sosialisasi untuk masyarakat," ujar Mardiasmo usai menghadiri rapat kerja dengan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin 2 September 2019.

Saksikan video pilihan berikut ini: