Sukses

Moeldoko Sebut Ada 2 Kelompok Tak Senang Jokowi Bangun Papua

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebut, ada kelompok-kelompok yang tidak senang melihat kemajuan infrastruktur yang dibangun Presiden Jokowi di Papua dan Papua Barat. Kelompok tersebut terbagi dua yaitu, poros bersenjata dan poros politik.

"Ada kelompok-kelompok tertentu baik itu pergerakan poros bersenjata maupun pergerakan poros politik. Itu justru merasa terganggu dan ada kecemasan yang nyata," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurut dia, kelompok bersenjata merasa terganggu atas meningkatnya kesejahteraan dan perkembangan infrastruktur yang digenjot pemerintah. Sebab, apabila hal tersebut terjadi maka pengaruh kelompok bersenjata terhadap masyarakat Papua akan berkurang.

"Juga demikian terhadap kelompok poros politik, begitu melihat Papua maju maka dia enggak ada alasan lagi untuk jualan bahwa masyarakat Papua termarjinal. Enggak ada lagi," kata mantan Panglima TNI itu.

Oleh sebab itu, kelompok tersebut kerap kali menganggu pengerjaan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di Papua. Moeldoko menilai, dua kelompok ini tak senang apabila masyarakat di Papua hidup sejahtera.

"Untuk itu saya bisa mengatakan, ada kecemasan yang nyata atas perubahan Papua yang menuju ke baik karena pembangunan yang telah dilancarkan Pak Jokowi yang luar biasa," tutur Moeldoko.

 

2 dari 3 halaman

Kerusuhan Manokwari

Sebelumnya, kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Barat pada Senin, 19 Agustus 2019. Massa membakar Gedung DPRD Manokwari dan beberapa fasilitas umum. Tak hanya di Manokwari, gelombang unjuk rasa hingga rusuh juga terjadi beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.

Aksi-aksi itu ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa rasialis yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Jokowi dan DPR Rapat Bahas RUU KUHP
Artikel Selanjutnya
Ketua MPR: Kalau RUU KUHP Disahkan, Kita Punya UU Made in Indonesia