KPK Periksa 5 Kadis Terkait Kasus Suap Reklamasi Gubernur Kepri

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima orang Kepala Dinas (Kadis) di Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) dan Asisten 2 Setda Pemprov Kepri.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, mereka diperiksa terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun (NBU).

"Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap enam orang saksi untuk tersangka NBU," tutur Febri dalam keterangannya, Selasa (20/8/2019).

Keenam orang tersebut adalah Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemprov Kepri Misni dan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kepri Burhanudin.

Kemudian, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Kepri Tagor Napitupulu, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Kepri Sardi Sun, Kadis Kesehatan Pemprov Kepri Cecep Sujana dan Asisten 2 Setda Pemprov Kepri Samsul Bahrum.

"Pemeriksaan dilakukan di Polres Barelang, Kepri," jelas Febri.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dijerat KPK dalam kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018-2019. Selain kasus suap, Nurdin Basirun juga dijerat pasal penerimaan gratifikasi.

Dalam kasus suap, Nurdin dijerat bersama tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH), dan pihak swasta Abu Bakar (ABK).

Saksikan video pilihan di bawah ini: