Demokrat Ingin Gabung Pemerintah, NasDem: Harus Ada Persetujuan KIK

Kali Pertama Setelah Lengser, SBY Hadiri Upacara HUT RI di Istana — Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo menyapa Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono saat menghadiri upacara kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8). (Liputan6.com/Pool)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat mengakui bahwa mayoritas kadernya ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyebut, hal itu harus melewati persetujuan parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.

"Saya kira semua harus diputuskan bersama Presiden dan partai koalisi, tidak bisa hanya persetujuan oleh satu partai saja," kata Irma lewat pesan kepada merdeka.com, Selasa (13/8/2019).

Dia pun menyoroti ucapan politisi PDIP Andreas Hugo Pareira yang menilai bahwa keinginan Demokrat untuk gabung pemerintah sudah sangat terlambat. Irma menegaskan, semua keputusan harus diambil dari seluruh partai, bukan hanya PDIP.

"Tidak bisa hanya diputuskan oleh salah satu partai saja, selain seluruh partai koalisi harus sepakat, yang paling penting adalah persetujuan presiden," ucapnya.

Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga menyerahkan ke Presiden Jokowi dan parpol KIK soal keinginan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin merapat ke koalisinya.

"Ya terserah Pak Jokowi saja, yang penting apa yang nyaman oleh Pak Jokowi dan semua parpol koalisi," kata Andi.

Namun dia menilai bahwa koalisi KIK yang diisi PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKB, PSI, Perindo, Hanura sudah sangat cukup. "Sepertinya lebih dari cukup ya," tandas Andi Sinulingga.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

SBY mengucapkan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf dan memuji sikap Prabowo Subianto.

2 dari 2 halaman

Rapat Majelis Tinggi

Sebelumnya, Waketum Demokrat Syarief Hasan mengungkap kondisi internal partainya yang mayoritas ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi. Dengan catatan, ada chemistry yang terbangun antara koalisi Jokowi-Ma'ruf dan Demokrat.

"Memang mayoritas memang ya sih ingin ya bergabung, dengan catatan ya kalau memang chemistry dan kebersamaan ya bisa dibangun," ucap Syarief, Senin (12/8/2019).

Syarief menegaskan, keputusan sikap politik Demokrat akan ditentukan melalui rapat Majelis Tinggi partai. Rapat itu akan dipimpin langsung oleh SBY.

Hal ini sekaligus membantah klaim Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menyatakan partainya sudah resmi dukung Jokowi.

"Keputusan partai kalau resmi itu melalui Majelis Tinggi. Gitu loh. Dan nanti akan disampaikan secara resmi," tambah Syarief.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com